Potretkaltim.com, Samarinda — Program bantuan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kepada warga yang mengalami kerusakan sepeda motor akibat dugaan kelainan bahan bakar minyak (BBM) mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda.
Anggota DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota sudah benar di tengah ketidakpastian mengenai penyebab masalah pada kendaraan masyarakat.
Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut adalah wujud tanggapan nyata terhadap keluhan dari masyarakat.
“DPRD sangat mendukung langkah ini dan menyambutnya dengan baik. Bantuan yang diberikan juga sangat konkret, khusus untuk warga yang memiliki KTP Samarinda,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (11/4/25).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Yusrul mengungkapkan bahwa meskipun hasil uji laboratorium terkait dugaan masalah pada BBM belum dapat dibuktikan secara ilmiah, situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak kendaraan milik warga mengalami kerusakan. Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa terdapat masalah dalam distribusi atau kualitas bahan bakar minyak.
“Asumsinya, gangguan pada kendaraan masyarakat disebabkan oleh BBM, dan saat ini masih diuji di laboratorium. Namun, fakta di lapangan masyarakat sudah dirugikan. Langkah Pemkot sudah sangat tepat untuk meringankan beban warga,” katanya.
Yusrul juga mengungkapkan bahwa mereka akan ikut memantau proses distribusi bantuan. Di sisi lain, pihak tersebut meminta kepada warga yang ingin mendapatkan bantuan agar dapat melampirkan surat keterangan dari bengkel resmi yang menyatakan bahwa kerusakan kendaraan disebabkan oleh bahan bakar minyak.
“Kami akan memantau selama satu minggu ke depan untuk melihat bagaimana realisasi bantuan ini berjalan,” ujarnya.
Sebaliknya, Yusrul mengambil perhatian terhadap hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltim dan Patra Niaga, yang berencana untuk menyediakan layanan bengkel gratis. Namun, sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai rencana tersebut.
Ia menambahkan, keputusan untuk meneruskan atau menghentikan program bantuan dari Pemerintah Kota akan tergantung pada tanggapan dari pihak Patraniaga.
“Kalau eksennya bagus dari Patra Niaga, maka kami tidak mendorong Pemkot untuk melanjutkan bantuan. Tapi jika tidak ada langkah konkret, tentu kami akan mendorong agar bantuan tetap diteruskan,” ujar Yusrul. (ADV/DPRDSamarinda/Ain)







