Potretkaltim.com, Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengkritik pengawasan yang lemah terhadap tambang ilegal yang marak di kawasan Kebun Raya Unmul. Menurutnya, kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemantauan yang sebagian besar kewenangannya dikelola oleh pemerintah pusat.
Wilayah yang telah diidentifikasi sebagai terdampak akibat aktivitas penambangan ilegal ini memiliki luas 300 hektare. Sebagian besar wilayah tersebut seharusnya berperan sebagai hutan pendidikan, namun sekitar 3,5 hektare lahan telah mengalami kerusakan akibat kegiatan penambangan ilegal.
Situasi ini sangat mengkhawatirkan, karena area tersebut memiliki fungsi yang signifikan dalam usaha menjaga lingkungan dan sebagai lokasi untuk belajar. Pemerintah Seyogianya Lebih Cepat dalam Melakukan Pemantauan. Berdasarkan pernyataan Deni, Komisi III DPRD Kota Samarinda berniat untuk melakukan pemeriksaan langsung ke tempat tersebut. Namun mengalami kendala akibat cuaca buruk serta minimnya informasi yang jelas tentang lokasi tepat dari aktivitas ilegal itu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Beroperasi di Luar Jadwal Resmi Deni menekankan bahwa kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya ketegasan dalam mengawasi aktivitas yang dapat membahayakan lingkungan, terutama di area yang seharusnya dilindungi oleh peraturan. Deni menyampaikan bahwa ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat.
“Aktivitas ilegal seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah belum cukup sigap dalam melakukan pengawasan,” ujarnya. (12/4/25)
Masalah ini semakin terlihat setelah ditemukannya kerusakan di area yang seharusnya berperan sebagai hutan pendidikan, dengan luas sekitar 300 hektare. Deni menyatakan bahwa kerusakan ini semakin memperburuk keadaan area yang seharusnya dilindungi demi kepentingan pendidikan dan penelitian.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat membuat daerah mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif.
“Daerah perlu ikut serta dalam pengawasan, agar tidak hanya menanggung dampak kerusakan dari keputusan yang diambil pusat,” tegas Deni.
Ia berharap agar sektor pertambangan yang sangat penting bagi ekonomi Kaltim dapat dikelola dengan lebih baik, tanpa mengorbankan lingkungan.
“Kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada jaminan reklamasi yang ada,” ujarnya. (ADV/DPRDSamarinda/Ain)







