Potretkaltim.com, SAMARINDA – Upaya pemerataan pembangunan di pedalaman Kutai Barat (Kubar) kembali mengemuka. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya merupakan langkah strategis untuk menjawab kesenjangan layanan publik yang selama ini masih menjadi keluhan warga di daerah terpencil.
Menurut Ekti, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dengan wilayah pedalaman membuat masyarakat sulit mengakses berbagai layanan dasar. Dengan adanya pemekaran Benua Raya, ia optimistis pelayanan publik akan lebih dekat dan pembangunan infrastruktur bisa dipercepat.
“Gagasan ini sebenarnya sudah lama muncul. Tim persiapannya bahkan telah terbentuk sejak 2019, hanya saja belum ada komunikasi resmi dengan pemerintah provinsi,” jelas politisi asal Kubar itu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ekti menambahkan, luasnya wilayah Kutai Barat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan pembangunan. Karena itu, kehadiran DOB diyakini bisa menjadi solusi nyata, bukan hanya memperpendek rentang kendali pemerintahan, tapi juga membuka ruang bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyinggung pengalaman pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang semula diragukan, namun kini terbukti membawa dampak positif bagi warganya.
“Dulu banyak yang pesimis. Tapi sekarang masyarakat Mahulu jauh lebih mudah mendapatkan layanan. Hal yang sama kita harapkan terjadi di Benua Raya,” ujarnya.
Lebih jauh, Ekti menilai Benua Raya memiliki potensi besar, baik dari sumber daya alam maupun kualitas sumber daya manusianya. Dengan status otonomi baru, pemerintah bisa lebih fokus merancang program sesuai kebutuhan lokal.
Meski begitu, ia mengingatkan agar seluruh proses tetap mengikuti mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke pusat.
“Pemekaran bukan soal bagi-bagi wilayah, tapi soal menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Dan prosesnya harus dilalui dengan benar,” tegasnya.
Ekti berharap, kelak kehadiran Benua Raya dapat memperkecil kesenjangan pembangunan di pedalaman Kaltim serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Dukungan ini murni untuk kepentingan rakyat. Kami di DPRD akan terus mengawal agar aspirasi ini tidak berhenti sebagai wacana,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







