Potretkaltim.com, SAMARINDA – Program sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai masih sering disalahartikan masyarakat. Banyak yang menganggap kebijakan ini membuat sekolah sepenuhnya dilarang menarik iuran dari orang tua murid.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan bahwa konsep sekolah gratis tidak berarti seluruh kebutuhan operasional sekolah sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah memiliki batas, sehingga penarikan iuran dalam batas wajar tetap dimungkinkan sepanjang sesuai aturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau biaya operasional sekolah per siswa Rp300 ribu, sementara pemerintah hanya menanggung Rp150 ribu, maka sisanya dapat dipenuhi melalui iuran partisipatif orang tua,” jelas Fadly.
Ia menjelaskan, sejak awal sebagian besar sekolah sudah menyusun rencana pembiayaan mandiri. Namun dengan hadirnya kebijakan sekolah gratis, muncul pertanyaan mengenai siapa yang menutup kekurangan anggaran yang tidak mampu dipenuhi pemerintah.
Lebih jauh, Fadly menekankan perlunya pemahaman publik atas keterbatasan APBD. Anggaran pendidikan saat ini masih mengacu pada pagu awal, sementara penyesuaian kebutuhan akan dibahas dalam APBD Perubahan.
“Kalau semuanya dibebankan ke pemerintah, justru bisa mengganggu pos anggaran lain,” ujarnya.
Ia berharap klarifikasi ini dapat menghapus salah persepsi di masyarakat. Bagi Fadly, esensi sekolah gratis tetap pada upaya pemerataan akses pendidikan, sekaligus memberi ruang partisipasi orang tua dengan prinsip keadilan.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







