SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penghitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Arsiparis. Hasil FGD diharapkan menjadi rekomendasi strategis dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang tepat sasaran serta mendukung terwujudnya birokrasi yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan FGD ini diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kutim. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dispusip Kutim Ayub, Arsiparis Madya Arsip Nasional RI Widya Wahyuni Setiyaningrum selaku narasumber, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim yang diwakili Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sulistyowati, serta para Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Kutim.
Mewakili Bupati Kutim, Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, hadir membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Sudirman menegaskan pentingnya pelaksanaan Anjab dan ABK sebagai bagian upaya menciptakan sistem birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui kegiatan ini, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tugas, fungsi, serta kebutuhan riil sumber daya manusia di setiap unit kerja, khususnya bagi Jabatan Fungsional Arsiparis yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan arsip dan dokumentasi pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan peran arsiparis dalam menjaga memori kelembagaan daerah. “Tertib arsip berarti tertib administrasi, dan tertib administrasi merupakan fondasi bagi akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan,” tambah Sudirman.
Sementara itu, Kepala Dispusip Kutim Ayub menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menentukan kebutuhan formasi dan dasar pengajuan jabatan arsiparis, menentukan kebutuhan jumlah serta kompetensi arsiparis, menyusun rencana pengembangan SDM Jabatan Fungsional Arsiparis, mewujudkan standar kerja yang baku, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan kelembagaan di lingkungan Pemkab Kutim. Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar seratus peserta yang terdiri atas para Kepala Sub Bagian Umum dan arsiparis di lingkungan Pemkab Kutim.
Kegiatan FGD merupakan upaya mendorong terciptanya pemerintahan efektif dan efisien. Sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan lancar. (ADV/ProkopimKutim/PK)







