Potretkaltim.com, SAMARINDA – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melarang pejabat publik beserta keluarganya memamerkan kekayaan disambut positif oleh legislator Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Menurutnya, aturan ini penting untuk menjaga citra sederhana seorang pemimpin sekaligus mencegah munculnya jurang sosial di masyarakat.
“Pejabat itu hidup dari uang rakyat. Jadi sudah selayaknya memberi teladan dengan kesederhanaan, bukan justru mempertontonkan kemewahan,” tegas Firnadi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai larangan flexing selaras dengan semangat efisiensi belanja daerah yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Acara seremonial pemerintahan, katanya, tetap bisa terlaksana tanpa harus berlebihan.
“Kalau tidak benar-benar penting, cukup dibuat sederhana. Yang utama adalah pelayanan berjalan, bukan kemewahan acaranya,” jelasnya.
Lebih jauh, Firnadi menekankan instruksi Mendagri ini tidak hanya sebatas aturan administratif, tetapi juga mengandung pesan moral. Menurutnya, pejabat yang sibuk memamerkan gaya hidup glamor justru memperlebar jarak dengan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
“Kalau kita pamer, masyarakat akan mengingat itu. Kondisi sekarang belum stabil, seharusnya pejabat ikut merasakan, bukan malah terlihat berlebihan,” ujarnya.
Firnadi menegaskan pejabat publik seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan lewat kerja nyata, bukan lewat penampilan. Kesederhanaan, katanya, justru menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kita adalah pelayan masyarakat, jadi tidak pantas menempatkan diri seolah lebih tinggi dari mereka yang kita layani,” tambahnya.
Ia berharap larangan flexing ini benar-benar dijalankan secara konsisten dengan pengawasan legislatif dan dukungan masyarakat.
“Kalau diterapkan sungguh-sungguh, saya yakin aturan ini mampu membangun budaya birokrasi yang sederhana, efisien, dan fokus pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







