ANALISAKALTIM.COM – Samarinda – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Samarinda saat ini semakin memprihatinkan, terutama dengan maraknya praktik jual beli BBM eceran yang semakin menjamur di toko-toko pedagang kaki lima. Fenomena ini telah memperburuk situasi kelangkaan yang terjadi, mengingat BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) justru banyak disalurkan secara ilegal.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa keberadaan pedagang BBM eceran ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan di Kota Samarinda
Fuad mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik ilegal ini. Menurutnya, meskipun peraturan tentang distribusi BBM sudah dikeluarkan peraturan pemerintah namun masih ada ada yang memanfaatkannya untuk memperjualbelikan BBM secara ilegal
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Regulasi terkait distribusi BBM sebenarnya sudah ada, namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini yang harus segera dihentikan,” jelasnya.
Fuad menyampaikan permasalahan utama yang memicu kelangkaan BBM adanya pembeli an yang melampaui batas ketentuan, serta kolusi antara operator SPBU dan pembeli.
Beberapa oknum pembeli kerap menawarkan imbalan untuk mendapatkan BBM dalam jumlah yang lebih besar dari batas yang seharusnya.
“Akibatnya, stok BBM di SPBU cepat habis, antrean panjang pun tak terhindarkan, dan kelangkaan ini semakin dirasakan oleh masyarakat luas,” tuturnya.
Selanjutnya, Fuad menyoroti dampak yang diberikan dari maraknya pedagang BBM eceran terhadap keselamatan seperti tidak memilikinya standar keamanan yang jelas.
Penyimpanan BBM yang tidak layak dan jarak antar unit yang terlalu dekat dapat menimbulkan risiko bencana kebakaran yang mengancam keselamatan warga sekitar.
“Kondisi ini sangat berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan bencana yang tak terduga. Keamanan warga harus menjadi prioritas utama,” ujar Fuad.
Dengan hal tersebut, Fuad meminta pemerintah untuk segera menindak tegas terhadap praktik penjualan BBM eceran. Dirinya menegaskan bahwa dalam penegakan hukum diperlukan pengawasan dan tindak lanjut untuk menghentikan praktik ilegal ini dan memastikan distribusi BBM kembali normal.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pedagang BBM eceran yang tidak memenuhi standar, demi keselamatan warga dan kelancaran distribusi BBM,” sebutnya. (AG/Adv/DPRDKaltim)







