SANGATTA-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kutim, membahas percepatan program reforma agraria dengan fokus redistribusi tanah bagi masyarakat menengah ke bawah. Berlangsung di Kantor ATR/BPN Kutim, sidang GTRA ini pun menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat.
Sidang dipimpin Kepala ATR/BPN Kutim Akhmad Sarifuddin. Sementara itu, hadir berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim Noviari Noor, Kepala Dinas Pertanahan Simon Salombe, dan beberapa perwakilan kepala perangkat daerah (PD).
Kepala Kantor ATR/BPN Kutim Akhmad Sarifuddin menegaskan reforma agraria merupakan agenda nasional yang sangat penting. Tujuan utama agenda tersebut adalah mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk diketahui, sidang GTRA kali ini membahas beberapa agenda utama, antara lain redistribusi tanah untuk masyarakat menengah ke bawah atau kurang mampu, minimal berusia delapan belas tahun, dengan berbagai pekerjaan serta memenuhi semua persyaratan dari BPN.
Total calon objek dan subjek redistribusi tanah sejumlah 265, yang berasal dari enam desa. Rinciannya, Desa Mekar Baru (31 orang), Desa Martadinata (25 orang), Desa Danau Redan (78 orang), Desa Suka Damai (37 orang), Desa Senambah (70 orang), dan Desa Mulupan (24 orang).
Sementara itu, Asisten Ekobang Setkab Kutim Noviari Noor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan sinergi antara pemerintah daerah, BPN, dan masyarakat untuk mencapai target-target reforma agraria.
“Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kami berharap melalui sidang GTRA ini, kita dapat menemukan solusi atas berbagai kendala yang ada di lapangan, sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Reforma agraria yang terus didorong sebagai pemerataan tanah ini diharapkan menjadi salah satu cara memeratakan kesejahteraan. Selain itu, konflik-konflik agraria yang terjadi akan diselesaikan melalui solusi damai dan adil. (ADV/ProkopimKutim/PK)







