Hasanuddin Mas’ud Tegaskan Tunjangan dan Pemotongan Gaji DPRD Sesuai Regulasi Resmi

Senin, 15 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : Ist)

Ket. Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Polemik soal tunjangan dan pemotongan gaji anggota dewan belakangan ramai diperbincangkan publik. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa seluruh fasilitas maupun potongan yang berlaku di lingkungan DPRD tidak pernah diputuskan secara sepihak, melainkan berdasarkan regulasi resmi.

“Seluruh tunjangan anggota DPRD memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak ada keputusan pribadi atau lembaga yang mendahului aturan pemerintah,” tegas Hasanuddin.

Ia menjelaskan, tunjangan yang diterima anggota dewan memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, tunjangan komunikasi untuk mendukung kerja pengawasan dan hubungan dengan konstituen, sementara tunjangan perumahan diberikan karena DPRD tidak memiliki rumah dinas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Semua proses, lanjutnya, dilakukan secara resmi dengan mempertimbangkan efisiensi. Terkait pemotongan gaji, ia menekankan hal itu sepenuhnya merupakan mekanisme internal fraksi partai. Karena itu, besarannya bisa berbeda-beda di setiap fraksi.

“Soal jumlah pemotongan, silakan ditanyakan langsung ke fraksi yang bersangkutan. Itu urusan internal partai,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Ia mengungkapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim pada tahun 2026 diperkirakan menurun signifikan, dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp15 triliun. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk di legislatif.

“Efisiensi anggaran menjadi hal penting, tapi jangan sampai program prioritas seperti pendidikan dan layanan dasar masyarakat terganggu,” tegasnya.

Hasanuddin menutup klarifikasinya dengan memastikan bahwa seluruh tunjangan dan potongan di DPRD dijalankan sesuai aturan, dengan tetap menjunjung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA