Potretkaltim.com, SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen memicu kritik keras dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menegaskan, kebijakan itu berpotensi merugikan daerah penghasil, termasuk Kaltim, yang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan negara dari sektor tambang, migas, hingga perkebunan.
“Kalau pusat mengalami defisit, jangan daerah yang jadi korban. Kaltim sudah banyak memberi kontribusi, mestinya justru mendapat perlakuan lebih adil,” tegas Hasanuddin.
Ia menilai, mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) selama ini masih timpang. Ironisnya, meski Kaltim hanya menerima sekitar 5 persen dari hasil sumber daya alam, bagian tersebut tetap rawan dipangkas sewaktu-waktu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau sampai dipotong setengah, tentu kita sangat keberatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin mengusulkan pola pembagian DBH dilakukan langsung di daerah. Dengan begitu, hak daerah tidak mudah tergerus oleh kebijakan pusat.
“Idealnya, jatah 5 persen diambil langsung di daerah, sisanya baru disetor ke pusat. Kalau semua ditarik dulu ke pusat, risiko pemangkasan selalu ada,” jelasnya.
Tak hanya soal potongan, ia juga menyoroti keterlambatan pencairan DBH yang kerap terjadi. Kondisi itu dinilai semakin membebani daerah yang sebenarnya sudah banyak memberi devisa negara.
“Kadang kita yang punya hak masih harus menunggu, bahkan meminta-minta. Seharusnya aturan pembagian dijalankan konsisten,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







