Potretkaltim.com, SAMARINDA – Polemik pengadaan jasa penayangan videotron senilai Rp26,5 miliar akhirnya dijawab langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia memastikan anggaran tersebut sudah dihapus sejak awal dan tidak lagi tercatat dalam pos belanja DPRD.
“Data yang beredar itu kemungkinan besar merupakan dokumen lama. Saat ini arah belanja sudah difokuskan pada kebutuhan utama masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Hasanuddin.
Meski demikian, ia mengakui nomenklatur videotron mungkin masih tercantum di sistem perangkat daerah tertentu, seperti Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, atau Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun, ia menegaskan sikap DPRD sudah jelas: videotron tidak lagi menjadi prioritas belanja.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu ini mencuat setelah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menampilkan paket pengadaan bernilai miliaran rupiah tersebut. Publik pun mempertanyakan urgensi pengeluaran yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan dasar warga Kaltim.
Menanggapi kritik itu, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam menjaga efisiensi anggaran sekaligus memastikan setiap rupiah benar-benar menyasar sektor strategis.
“Pengawasan terhadap belanja SKPD juga akan diperketat. Prinsipnya, penggunaan dana daerah harus transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







