SAMARINDA – Perbedaan status antara Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha dinilai menjadi salah satu sumber konflik lahan di Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi diminta menginventarisasi kembali legalitas perusahaan, termasuk hak atas tanah yang telah berakhir dan konsesi yang tidak lagi dikelola.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan daerah belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi seluruh perusahaan perkebunan. Padahal, data tersebut diperlukan untuk menangani sengketa sekaligus mengawasi kewajiban korporasi terhadap masyarakat.
Persoalan muncul ketika perusahaan telah mempunyai IUP, tetapi belum mengantongi HGU. Pada saat yang sama, sebagian warga juga menghadapi kendala dalam membuktikan legalitas lahan yang mereka kuasai.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Misalnya ada banyak masyarakat perkebunan yang memiliki kendala masalah keabsahan lahan, izin lahan. Artinya itu kan sumber-sumber konflik ya. Kemudian di sisi lain, ada juga perusahaan yang sudah mendapatkan IUP tapi ternyata belum ber-HGU,” ujarnya, Jumat (13/11/2026)
Ketidakjelasan tersebut dapat memicu klaim antara masyarakat dan perusahaan pada bidang yang sama. Penyelesaiannya semakin sulit ketika batas konsesi, masa berlaku hak, dan riwayat penguasaan tanah tidak tercatat dalam satu sistem yang dapat diperiksa.
Komisi II karena itu meminta Pemprov Kaltim membangun data dasar atau baseline perkebunan. Informasi yang dikumpulkan harus mampu menunjukkan jumlah perusahaan, lokasi dan luas konsesi, status IUP, kepemilikan HGU, serta masa berlaku setiap hak.
“Makanya tadi kita minta Kaltim harus punya baseline, di mana perlu diketahui berapa perusahaan dan perusahaan mana saja yang telah memiliki IUP kita yang keluar, berapa, berapa yang sudah HGU? Termasuk ada HGU yang sudah mati,” jelasnya.
Data mengenai HGU yang telah berakhir diperlukan untuk memastikan status lahan dan pihak yang masih bertanggung jawab atas kawasan tersebut. Pemerintah juga dapat menentukan apakah suatu bidang masih digunakan sesuai peruntukannya atau telah dibiarkan tanpa aktivitas.
Firnadi menyoroti keberadaan konsesi yang tidak produktif. Sejumlah lahan disebut tidak lagi ditanami maupun dikelola, meskipun sebelumnya masuk dalam wilayah kegiatan perusahaan.
Kondisi itu membuat potensi ekonomi perkebunan tidak berkembang. Lahan yang terbengkalai juga rawan ditumbuhi vegetasi kering dan meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.
Ketika kebakaran terjadi, status penguasaan yang tidak jelas dapat menyulitkan pemerintah menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Basis data diharapkan membuat pengawasan dan penelusuran lebih cepat dilakukan.
Masalah legalitas bukan satu-satunya pengaduan yang diterima Komisi II. Warga juga menyampaikan keluhan mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma yang belum dipenuhi perusahaan.
Firnadi menyebut salah satu laporan berasal dari masyarakat di Jonggon, Kutai Kartanegara. Persoalan tersebut telah masuk dalam pembahasan prioritas bersama Dinas Perkebunan Kaltim.
“Seperti di wilayah Jonggon, Kutai Kartanegara. Banyak masyarakat yang menyampaikan tentang perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma,” kata Firnadi
Menurut dia, pemenuhan plasma perlu dikaitkan dengan data perizinan setiap perusahaan. Pemerintah harus dapat memeriksa kewajiban yang melekat pada izin serta realisasi manfaat yang diterima masyarakat sekitar.
Komisi II turut menerima keluhan petani swadaya mengenai harga tandan buah segar kelapa sawit. Harga yang diterima pekebun mandiri disebut berbeda dengan hasil kebun yang berada dalam jaringan perusahaan.
“Di mana sering sekali adanya perbedaan antara harga jual yang berlaku antara perusahaan perkebunan sawit resmi dengan perkebunan swadaya yang dikelola masyarakat,” demikian Firnadi Ikhsan.
Perbedaan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan kualitas hasil panen, jalur pemasaran, biaya angkut, dan mekanisme penetapan harga. Pemerintah diharapkan memastikan petani swadaya tidak berada dalam posisi yang merugikan.
Firnadi menilai pembenahan data akan memudahkan pemerintah menghubungkan berbagai persoalan tersebut. Legalitas lahan, kewajiban plasma, kondisi konsesi, dan pengaduan harga dapat diperiksa berdasarkan identitas serta kegiatan masing-masing perusahaan.
Komisi II berharap inventarisasi menghasilkan peta perkebunan yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik dan pengawasan. Dengan informasi yang diperbarui, pemerintah tidak perlu memulai pemeriksaan dari awal setiap kali menerima pengaduan masyarakat. (Adv)







