Memiliki Izin Tambang Bukan Tiket Untuk Menggali Kawasan Tahura Bukit Suharto

Minggu, 13 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Rinto, S.H., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Foto : Rinto, S.H., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Potretkaltim.com, BALIKPAPAN — Penertiban aktivitas pertambangan PT Singlurus Pratama di kawasan Tahura Bukit Soeharto harus menjadi momentum penegakan hukum yang tidak berhenti pada sanksi administratif. Hal tersebut disampaikan Rinto, S.H., M.H., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, menanggapi penguasaan kembali kawasan seluas 111,71 hektare yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertambangan PT Singlurus Pratama. Pemerintah juga menetapkan potensi denda administratif sekitar Rp147,31 miliar.

Menurut Rinto, persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelanggaran administrasi kehutanan. “Izin pertambangan bukan tiket untuk menggali kawasan konservasi. Memiliki izin di sektor pertambangan tidak otomatis memberikan hak kepada korporasi untuk menggunakan kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan kehutanan dan konservasi,” tegas Rinto.

Ia menjelaskan, kegiatan pertambangan di kawasan hutan harus memenuhi rezim hukum yang berlaku secara kumulatif. Selain ketentuan Minerba, terdapat UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta ketentuan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, keberadaan denda administratif bukan berarti persoalan hukum otomatis selesai. “Denda administratif bukan harga untuk membeli legalitas. Kalau dari hasil penyidikan ditemukan unsur tindak pidana, pembayaran denda tidak menghapus pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.

Rinto juga menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024, pertanggungjawaban tidak hanya dapat diarahkan kepada korporasi, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjangkau pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat (beneficial owner).

Karena itu, menurut Rinto, aparat penegak hukum tidak cukup hanya memeriksa operator di lapangan. “Yang harus dicari bukan hanya siapa yang mengoperasikan alat berat, tetapi siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan kegiatan, dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya,” katanya.

Ia menambahkan, apabila kegiatan tersebut terbukti mengakibatkan perubahan bentang alam atau dilakukan tidak sesuai dengan fungsi kawasan pelestarian alam, maka UU 32/2024 membuka ruang penerapan sanksi pidana yang serius, termasuk terhadap korporasi.

Selain pertanggungjawaban pidana, negara juga perlu menghitung volume batu bara yang telah dieksploitasi, keuntungan ekonomi yang diperoleh, kerusakan ekologis, serta biaya pemulihan lingkungan. “Jangan sampai negara hanya menghitung berapa hektare yang digunakan dan berapa denda yang harus dibayar. Negara juga harus menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dan berapa kerugian ekologis yang harus dipulihkan,” tegasnya.

Menurut Rinto, kasus PT Singlurus Pratama merupakan ujian terhadap konsistensi supremasi hukum, khususnya karena Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang memiliki posisi strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara. “Kawasan konservasi bukan tanah kosong. Izin usaha bukan kekebalan hukum. Negara harus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama, termasuk ketika berhadapan dengan korporasi besar,” pungkas Rinto.

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran
PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”
Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur
Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara
Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda
Aspirasi Guru Ngaji Terwujud Lewat Rumah Aspirasi Firnadi Ikhsan, Diklat Standarisasi Tilawati Digelar di Kembang Janggut
PKS Kaltim Gandeng Relawan Gerbang Mulawarman Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla
Fraksi PKS Surati Pimpinan DPRD Kaltim Prioritaskan Persoalan Antrean BBM dan Pemadaman Listrik
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:45 WITA

Bahas Tata Kelola Tambang, Lokakarya FRK Ungkap Berbagai Pelanggaran

Sabtu, 26 September 2026 - 10:01 WITA

PRPK 2026 : Ajang Reuni Akbar Alumni Fahutan Unmul, Usung Tema “Ikrar Bakti, Rimbawan Tak Pernah Ingkar Janji”

Selasa, 22 September 2026 - 11:51 WITA

Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur

Selasa, 22 September 2026 - 11:21 WITA

Gubernur Lemhanas RI Memberikan Kuliah Umum Di Universitas Mulawarman, Bertajuk “Geo-Eko Ketahanan Nusantara

Senin, 21 September 2026 - 23:26 WITA

Lemhannas dan Pemprov Kaltim Memantapkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Untuk Generasi Muda

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA