Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, kembali menyoroti pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Jalan Angklung, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, yang diduga digunakan untuk aktivitas komersial tanpa izin resmi.
Hingga kini, menurut Jahidin, belum ada langkah tegas dari pemprov untuk menertibkan dugaan komersialisasi ilegal tersebut. Ia menyebut, area seluas sekitar 220 meter dari simpang tiga Masjid Al-Kausar hingga kawasan Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Haji Indonesia Samarinda, kini dipenuhi bangunan usaha.
“Tercatat ada 14 bangunan berupa warung, ruko, kafe, dan usaha lainnya berdiri di atas tanah milik pemprov, sebagian besar tanpa izin resmi,” sebutnya
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, lahan tersebut awalnya direncanakan untuk pembangunan jalan dua jalur. Namun, sisa area di sisi kanan dan kiri justru dimanfaatkan pihak tak berwenang untuk kepentingan bisnis.
“Itu murni tanah milik pemprov. Saya akan terus mengawal persoalan ini selama masa jabatan saya di DPRD. Saya tidak bisa tenang kalau lahan itu tidak dibongkar. Apalagi saat anggaran daerah sedang efisiensi, aset pemerintah malah dipakai bisnis oleh oknum,” tegas Jahidin.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







