KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut baik rencana pemerintah pusat mengakomodasi pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah mengatakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pada kebutuhan lain yang tidak kalah penting.
Menurutnya, salah satu kebutuhan yang dapat menjadi perhatian adalah pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, anggaran juga dapat diarahkan untuk memperbaiki tata kelola di lingkungan sekolah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita menyambut baik ketika memang ini diakomodir oleh pemerintah pusat melalui dana APBN,” kata Heriansyah, Sabtu (26/9/2026).
Ia menyebut pembiayaan gaji PPPK selama ini menjadi salah satu komponen belanja yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, beban tersebut dapat berkurang sehingga ruang fiskal daerah untuk sektor pendidikan menjadi lebih fleksibel.
“Alhamdulillah itu suatu anugerah, jadi alokasi untuk gaji PPPK itu bisa dialihkan ke sarana prasarana serta peningkatan tata kelola di sekolah itu sendiri,” ujarnya.
Heriansyah menilai kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendidik. Infrastruktur sekolah, fasilitas pembelajaran, serta tata kelola juga membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.
Karena itu, apabila pembiayaan gaji PPPK dapat ditopang APBN, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan tersebut
Ia berharap kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat dapat memberikan manfaat terhadap penguatan layanan pendidikan di daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan pengelolaan sekolah.
Dengan demikian, dukungan APBN terhadap pembiayaan gaji PPPK tidak hanya berkaitan dengan aspek kepegawaian, tetapi juga berpotensi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kembali prioritas belanja pendidikan.
“Kita menyambut baik tentang rencana tersebut, bisa memberi ruang lebih dalam penggunaan anggaran,” pungkas Heriansyah. (Adv)







