SAMARINDA – Lamanya kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 membuka persoalan tentang kesiapan operasional penanggulangan bencana di Kalimantan Timur. Tim penanganan harus menghadapi lokasi yang sulit dijangkau, sementara ketersediaan armada darat, perairan, maupun udara masih terbatas.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan lembaga legislatif tidak berada pada posisi pelaksana teknis pemadaman. DPRD hanya dapat memberikan dukungan melalui fungsi anggaran dan koordinasi terhadap kebutuhan pemerintah daerah.
Operasi di lapangan menjadi tanggung jawab tim terpadu yang dibentuk pemerintah kabupaten maupun provinsi. Tim tersebut melibatkan perangkat daerah, aparat kepolisian, TNI, dan unsur lain yang mempunyai personel serta perlengkapan penanganan kebakaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya saya kira kalau pemerintah kabupaten terutama ataupun provinsi kan ini biasanya langsung ditangani oleh tim. Tim yang dibentuk oleh pemerintah. Nah biasanya kita ini hanya melengkapi saja,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (12/11/2026).
Pembagian kewenangan itu membuat DPRD tidak dapat langsung mengerahkan peralatan ketika kebakaran terjadi. Di sisi lain, kebutuhan lapangan sering kali menuntut respons cepat karena titik api tersebar pada kawasan dengan kondisi geografis berbeda.
Sebagian lokasi tidak mudah dijangkau melalui jalan darat. Akses perairan membutuhkan armada khusus, sedangkan kebakaran di kawasan luas dapat memerlukan dukungan helikopter.
“Kita kesulitan juga kalau kita mau pinjam speed, speed mana? Kita enggak punya speed. Kalau misalnya daratnya enggak boleh, banjir dan seterusnya ya. Mau pinjam helikopter ‘kan mana helikopter siapa kan,” katanya.
Hasanuddin menjelaskan ancaman kekeringan akibat El Nino sebenarnya telah diperhitungkan. Pemerintah dan DPRD juga pernah membicarakan penyediaan dukungan udara untuk menjangkau daerah yang sulit dicapai oleh petugas.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan penyewaan helikopter dapat menjadi salah satu pilihan. Saat Akmal Malik menjabat Penjabat Gubernur Kaltim, armada udara disebut pernah disewa selama tiga bulan untuk membantu operasi penanggulangan bencana.
Skema yang sama, menurut Hasanuddin, kini tidak dapat digunakan kembali. Kondisi itu mempersempit pilihan ketika penanganan membutuhkan armada udara dalam waktu cepat.
“Kita dulu kan ada itu waktu zamannya Pak Akmal sewa tiga bulan. Sekarang enggak boleh. Jadi susah juga kita ini di DPRD karena kita cuma penganggaran,” ungkapnya.
Ia menilai keberadaan tim terpadu perlu diikuti kesiapan sarana yang sesuai dengan karakter wilayah Kaltim. Koordinasi antarlembaga tidak akan cukup apabila petugas kesulitan menuju lokasi atau kekurangan peralatan untuk mengendalikan api.
Tantangan penanganan juga datang dari beragamnya penyebab dan kondisi kebakaran. Selain cuaca ekstrem, aktivitas pertambangan, perambahan, serta karakter lahan turut memengaruhi penyebaran api dan tingkat kesulitan pemadaman.
Kemarau panjang membuat rangkaian karhutla tahun ini berlangsung hampir empat bulan. Durasi tersebut lebih lama dibandingkan kondisi pada sejumlah tahun sebelumnya dan memperbesar dampak asap terhadap masyarakat.
Karena kebakaran lahan muncul berulang, Hasanuddin meminta kebutuhan penanganannya dimasukkan secara lebih serius dalam perencanaan anggaran. Belanja kebencanaan harus dipersiapkan sebelum memasuki periode rawan, bukan baru dibicarakan ketika api telah meluas.
“Makanya saya bilang, kalau bisa kan tiap tahun terjadi Karhutla ini. Hanya tahun ini saja yang dampaknya terlalu panjang sampai mau akhir tahun pun masih. Ya, kalau saya bilang tahun-tahun depan disiapkan anggaran. Alokasinya memang ada untuk belanja bencana,” tegasnya.
Anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat peralatan, mobilitas personel, dan kesiapan respons darurat. Pemerintah juga harus memastikan mekanisme pengerahan sumber daya dapat berjalan tanpa terhambat prosedur yang terlalu panjang.
Perencanaan tidak boleh hanya diarahkan pada karhutla. Pergantian musim membawa risiko lain, termasuk banjir dan bencana hidrometeorologi yang juga membutuhkan dukungan personel, peralatan, serta pembiayaan.
DPRD Kaltim berharap penanganan karhutla tahun ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Kesiapan tim perlu ditopang armada yang dapat menjangkau berbagai medan serta alokasi anggaran yang tersedia sebelum bencana kembali terjadi. (Adv)







