KUTAI KARTANEGARA – Keinginan aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali bekerja di daerah asal tetap terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, proses mutasi tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan domisili, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan jabatan, dan kompetensi pegawai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan setiap perpindahan pegawai memberikan manfaat bagi organisasi perangkat daerah (OPD) tujuan. Penempatan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan tenaga kerja maupun persoalan dalam pelaksanaan tugas.
“Prinsipnya, kami sangat mendukung apabila ASN ingin kembali bertugas di daerah asalnya. Tetapi, dukungan itu harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kalau jabatan yang sesuai tersedia dan memang kosong, tentu bisa kita proses,” ujar Sunggono, Senin (19/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perpindahan ASN harus mempertimbangkan fungsi jabatan yang akan ditempati. Baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki tanggung jawab sesuai posisi dan bidang tugasnya. Karena itu, lokasi penempatan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan mutasi.
Ia berujar, seorang pegawai yang ingin kembali ke kecamatan atau desa asalnya belum tentu dapat langsung dipindahkan. Pemerintah harus terlebih dahulu melihat apakah instansi di wilayah tersebut memiliki posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman pegawai bersangkutan.
“Misalnya ada pegawai yang ingin kembali ke kecamatannya, tetapi di sana tidak tersedia jabatan yang sesuai. Pertanyaannya, nanti dia akan ditempatkan sebagai apa dan bagaimana tugasnya? Itu yang harus kita pastikan sejak awal,” jelasnya.
Ia menjekaskan, persoalan serupa juga dapat muncul dalam penempatan tenaga pendidik. Mutasi guru perlu memperhatikan kebutuhan mata pelajaran dan kondisi sekolah tujuan. Apabila sekolah tidak membutuhkan tenaga pengajar pada bidang tertentu, perpindahan justru berisiko menyulitkan pemenuhan tugas profesional guru tersebut.
“Kalau guru mata pelajaran tertentu dipindahkan ke sekolah yang tidak membutuhkan bidang tersebut, tentu akan menjadi persoalan,” katanya.
Untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan, Pemkab Kukar turut membahas penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK). Kedua instrumen ini diperlukan untuk memetakan posisi yang dibutuhkan, jenis pekerjaan yang harus ditangani, serta jumlah pegawai yang diperlukan pada masing-masing unit kerja.
Melalui analisis tersebut, pemerintah dapat menilai apakah suatu instansi masih membutuhkan tambahan pegawai atau justru telah memiliki jumlah tenaga yang mencukupi. Pemetaan ini juga menjadi pertimbangan untuk menentukan jabatan yang dapat diisi, termasuk ketika terdapat permohonan perpindahan dari ASN.
“Pertama kita harus melihat beban kerjanya seperti apa. Dari situ baru bisa dihitung kebutuhan pegawainya, jabatan apa yang diperlukan, dan apakah memang ada posisi yang bisa diisi. Jadi, prosesnya tidak sesederhana itu,” terangnya.
Sunggono menegaskan, penataan ASN harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pegawai dan kebutuhan pelayanan publik. Aspirasi untuk kembali ke daerah asal tetap dapat dipertimbangkan, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti persyaratan serta kondisi organisasi yang dituju.
Dengan pemetaan kebutuhan yang lebih terukur, Pemkab Kukar berharap distribusi pegawai dapat berlangsung secara proporsional. Penempatan yang sesuai diharapkan membantu setiap ASN menjalankan tanggung jawabnya sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pada unit pelayanan masyarakat tetap terpenuhi.
“Ruang untuk permohonan yang memenuhi persyaratan tetap terbuka. Harapannya, penempatan ASN bisa semakin tepat, kebutuhan pelayanan masyarakat terpenuhi, dan pegawai juga dapat bekerja sesuai jabatan serta kompetensinya,” pungkas Sunggono. (Adv)







