Potretkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan keprihatinannya atas masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. Padahal, ia telah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia politik.
“Walaupun saya menduduki posisi strategis, pengaruh perempuan dalam pembuatan kebijakan masih sangat terbatas. Perjuangan untuk kesetaraan ini tidak bisa instan,” ujar Sri Puji, sabtu (24/5/2025).
Politisi perempuan ini menegaskan, pendidikan merupakan pondasi utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berujar, dengan pendidikan yang merata dan inklusif, perempuan bisa menanamkan nilai kesetaraan sejak dini.
“Ini penting agar perempuan semakin percaya diri terlibat dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Lebih jauh, Sri Puji mendorong penerapan kuota 30% perempuan di parlemen sebagai langkah nyata mewujudkan kesetaraan.
“Kesetaraan tidak boleh sekadar wacana. Harus diwujudkan melalui kebijakan yang jelas dan sistem pendukung yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perempuan aktif tidak hanya sebagai “pelengkap” di lembaga legislatif, tetapi benar-benar berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Sri Puji berharap semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran di ruang publik karena faktanya Keterwakilan Perempuan di Politik Indonesia memang tergolong minim dengan rincian DPR RI (2019-2024) hanya 20,5% kursi diisi perempuan dan DPRD Samarinda sendiri baru 18% anggotanya perempuan, sedangkan target RPJMN 2025 tentang keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30%.
“Kita butuh lebih banyak perempuan di ruang pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar masalah representasi, tapi tentang menciptakan kebijakan yang adil dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRDSamarinda/AR)







