Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi ramai perbincangan publik usai beredarnya video dan komentar salah satu anggota DPRD Kaltim berinisial AG di media sosial.
Ia mengingatkan agar seluruh anggota dewan lebih berhati-hati dan bijak dalam beraktivitas di dunia digital.
Ia menegaskan, media sosial bukan ruang tanpa batas hukum. Ia menyoroti keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus arif, karena sekarang sudah ada hukumnya. Ini lebih berbahaya, ancamannya bisa di atas lima tahun dan bisa mengancam posisi dewan juga,” sebutnya.
Hasanuddin menilai, konten yang dibuat oleh anggota bersangkutan sudah melewati batas ranah lembaga dan masuk ke ranah privat publik.
“Kalau masih di lingkungan DPRD, tidak masalah. Tapi kalau sudah ke ranah pribadi, itu lain persoalan,” terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menunggu laporan resmi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim terkait hasil klarifikasi terhadap anggota tersebut.
“Saya menunggu laporan dari BK. Saya kira tadi demonya baru mulai, ternyata sudah selesai dan sudah ditemui,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







