Ketua DPRD Kaltim: Jangan Kas Daerah yang Diperas saat Pusat Kekurangan Uang

Selasa, 23 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kaltim: Jangan Kas Daerah yang Diperas saat Pusat Kekurangan Uang

Ketua DPRD Kaltim: Jangan Kas Daerah yang Diperas saat Pusat Kekurangan Uang

SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen menuai kritik tajam dari Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim, yang selama ini menjadi penyumbang besar bagi penerimaan negara.

“Kalau pusat kekurangan kas, kenapa justru kas daerah yang diperas? Padahal daerah penghasil seperti Kaltim sudah banyak berkontribusi lewat migas, tambang, dan perkebunan,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) harus dikaji ulang agar tidak terus merugikan daerah. Ia mengingatkan, DBH merupakan hak konstitusional daerah dan seharusnya dibagikan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing wilayah.

“Saya sudah sampaikan masukan ke pemerintah. Kalau benar dipangkas 50 persen, kami jelas keberatan. Sekarang saja daerah penghasil hanya dapat sekitar 5 persen, dan itu pun masih bisa dipotong kapan saja,” ujarnya.

Hasanuddin mengusulkan agar sistem penyaluran DBH dilakukan langsung dari sumber ke daerah, tanpa harus melalui pusat terlebih dahulu. Skema ini diyakini lebih efisien sekaligus menjamin kepastian hak fiskal bagi daerah penghasil.

“Idealnya, 5 persen langsung untuk daerah, sisanya 95 persen ke pusat. Tapi sekarang semuanya lewat pusat dulu, dan ketika kas mereka menipis, bagian kita yang dikorbankan,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti seringnya keterlambatan pencairan DBH yang membuat pemerintah daerah kesulitan menjalankan program pembangunan.

“Kita ini yang punya hak, tapi tetap harus mohon-mohon ke pusat. Kadang sudah ada aturan pembagian, tapi tetap bisa berubah lewat perintah atau surat menteri,” keluhnya.

Hasanuddin menegaskan, DPRD Kaltim akan terus memperjuangkan keadilan fiskal agar daerah penghasil tidak selalu menjadi korban kebijakan pusat.

“Kaltim bukan minta lebih, hanya minta adil. Kalau kontribusi besar, ya seharusnya hasilnya juga terasa di daerah,” pungkasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA