Ketua DPRD Kaltim Klarifikasi Isu Gaji dan Tunjangan: Semua Sudah Diatur Pemerintah Pusat

Rabu, 17 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : Ist)

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Polemik besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan publik. Dari data anggaran, total alokasi untuk pos tersebut mencapai sekitar Rp52,2 miliar per tahun. Dengan 55 anggota dewan, rata-rata penerimaan tiap anggota diperkirakan Rp79 juta per bulan, meski tidak seluruhnya berupa tunai.

Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa sistem penggajian dewan bukan hasil keputusan internal, melainkan sudah diatur pemerintah pusat.

“Besaran itu bukan keputusan dewan. Semua sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kami hanya menjalankan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasanuddin juga memilih berhati-hati dalam merespons perdebatan terkait komponen tunjangan. Ia menilai penjelasan rinci tidak diperlukan karena rawan dipelintir.

“Kalau soal tunjangan, sebaiknya tidak dijelaskan satu per satu,” katanya.

Perdebatan soal gaji dan tunjangan dewan menguat sejak Agustus lalu, ketika publik menyoroti kinerja legislatif dan menuntut efisiensi anggaran. Masyarakat berharap penghematan dilakukan pada belanja dewan, bukan mengurangi alokasi untuk kebutuhan dasar rakyat.

Hasanuddin menjelaskan bahwa sistem penggajian DPRD berbeda dengan DPR RI. Jika DPR RI menggunakan mekanisme lump sum, maka DPRD menerapkan sistem ad-cost yang dihitung sesuai periode tertentu. Meski demikian, ia membuka kemungkinan adanya penyesuaian di masa depan, termasuk pemangkasan tunjangan hingga 75 persen demi efisiensi.

Besarnya penerimaan anggota dewan yang disebut mencapai 20 kali lipat UMR membuat masyarakat menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Publik berharap angka fantastis itu sejalan dengan kinerja nyata para wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA