Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bukanlah sesuatu yang terlarang. Pernyataan ini disampaikan menyusul kabar adanya rencana penghapusan sejumlah program dari Pokir DPRD.
“Pokir diatur undang-undang, jadi diperbolehkan. Justru ini adalah ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkap Abdulloh belum lama ini.
Abdulloh menjelaskan, Pokir merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sekaligus wujud peran DPRD sebagai representasi rakyat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aspirasi yang dihimpun saat reses akan dituangkan dalam Pokir, lalu diintegrasikan ke dalam program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Menurutnya, mekanisme Pokir memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan kewenangan eksekutif.
“Eksekusi program tetap dilakukan pemerintah daerah. Jadi selama sesuai aturan, tidak ada masalah,” tegasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







