SANGATTA — Rapat koordinasi (Rakor) internal Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, beberapa waktu lalu menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam berkolaborasi mengatasi stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Rakor ini juga merupakan respon atas berakhirnya SK TPPS pada Desember 2024.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyatakan pentingnya Rakor ini dalam menyiapkan agenda percepatan penurunan stunting di Kutim. Berbagai langkah strategis dibahas dan dilaksanakan, mulai dari penyusunan Surat Keputusan TPPS periode 2025–2028, penentuan lokus stunting baru, hingga penguatan sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Diskusi dalam Rakor ini turut menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan Kutim, Hj. Irma Aryani, yang memaparkan analisis lokus stunting terbaru, serta Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB, Ani Saida, yang memaparkan strategi sosialisasi program Genting sebagai bagian dari intervensi pencegahan stunting.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor juga dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kutim, Masnif Sofwan, perwakilan Forkopimda, serta jajaran pimpinan dinas terkait. Pemkab Kutim berharap kolaborasi multipihak dapat mempercepat penurunan stunting dengan sinergi program, alokasi anggaran yang tepat, dan pendampingan berbasis data.
“Sesuai arahan Wakil Bupati selaku Ketua TPPS Kutim, setiap kepala dinas mengampu minimal tiga anak stunting atau keluarga risiko stunting (KRS) berdasarkan data By Name By Address (BNBA). Hal ini dilakukan untuk memastikan pendekatan yang lebih personal dan tepat sasaran,” ungkap Achmad Junaidi.
Ditambahkan Junaidi, Pemerintah Pusat melalui Kemendukbangga Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan mandat supaya segera dilakukan pembaruan TPPS di daerah. Tujuannya supaya target pencapaian Sumber Daya Manusia unggul secara nasional tercapai.
Ia juga menegaskan bahwa semua perangkat daerah harus terlibat aktif dalam TPPS, selama memiliki tugas dan program yang bersinggungan dengan penanganan stunting.
“Tidak ada perangkat daerah yang tidak terlibat. Semua harus ikut andil dalam menurunkan angka stunting,” tegasnya. (ADV/ProkopimKutim/PK)







