Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menilai sejumlah objek pajak di daerah masih belum digarap serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Salah satunya pajak alat berat yang hingga kini belum maksimal pemungutannya.
“Masih banyak sektor pajak yang belum tertagih, seperti pajak alat berat dan kendaraan bermotor. Kalau itu sudah optimal, baru kita bicara soal Perusda yang juga belum berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi II tidak sependapat dengan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Namun, ia membuka peluang jika kenaikan dilakukan pada sektor pajak lain yang lebih potensial.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena sebagian besar pembangunan di Kaltim memang bersumber dari pajak,” jelasnya.
Meski begitu, Sabaruddin menekankan bahwa penolakan terhadap kenaikan PBB bukan berarti menutup pintu sepenuhnya bagi kebijakan perpajakan.
“Salah juga kalau pajak tidak dinaikkan sama sekali. Jalan yang mulus, gedung bagus, sekolah dan kesehatan gratis, semua itu hasil dari pajak,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemprov Kaltim lebih cermat dalam menentukan kebijakan pajak. Menurutnya, harus ada klasifikasi sektor pajak mana yang berpotensi menimbulkan penolakan publik jika dinaikkan, serta sektor mana yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan.
“Pemerintah tidak boleh gegabah. Kenaikan pajak harus disertai pelayanan publik yang sebanding dengan penerimaan pajak. Jadi masyarakat merasa adil dan tidak terbebani,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







