Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang lebih terarah dan berdampak nyata di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Legislator Kaltim menilai, potensi zakat di Kaltim sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui lembaga yang kredibel, yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menekankan bahwa zakat harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban keagamaan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Zakat ini harus benar-benar mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.
Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, mengungkapkan bahwa potensi zakat dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim mencapai sekitar Rp12 miliar per tahun, namun realisasi saat ini masih jauh dari angka tersebut.
“Zakat terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami 3A — aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Saat ini dana yang terhimpun Rp15 miliar, dengan penyaluran mencapai Rp13 miliar,” jelasnya.
Sebagai hasil rapat, Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa pengumpulan zakat ASN harus dilakukan secara terpusat melalui Baznas, disertai pemetaan potensi zakat di setiap OPD serta sosialisasi rutin kepada pegawai.
Darlis menambahkan, ke depan pihaknya juga akan mendorong program penghargaan bagi OPD yang berhasil mengoptimalkan ZIS.
“OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Reward ini bisa menjadi pemicu agar lembaga lain ikut berperan aktif,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







