Potretkaltim.com, SAMARINDA – Persoalan kepemudaan dan olahraga di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi, mulai dari kisruh organisasi KNPI hingga pembinaan atlet yang belum berkelanjutan.
Menurut Darlis, persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sudah terlalu lama dibiarkan. Kondisi ini, kata dia, justru melemahkan peran KNPI sebagai wadah pemersatu para pemuda di daerah.
“Kalau dulu hanya dua kubu, sekarang sudah jadi lima. Dispora tidak bisa diam. Harus hadir sebagai penengah agar pemuda tidak terus terpecah,” tegasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ia menyoroti pola pembinaan atlet Kaltim yang dinilai masih instan karena lebih sering mengandalkan atlet luar daerah untuk mengejar prestasi cepat. Menurutnya, pola tersebut tidak membangun fondasi jangka panjang bagi kemajuan olahraga daerah.
“Dispora harus fokus menyiapkan pembinaan jangka panjang, seperti menghadirkan pelatih berpengalaman atau memperbanyak partisipasi atlet lokal di kompetisi nasional maupun internasional,” ujarnya.
Namun, Darlis mengakui sejumlah kendala turut menghambat pembinaan, mulai dari aturan perjalanan dinas yang membatasi mobilitas atlet hingga minimnya anggaran. Terlebih, adanya informasi dari Kementerian Keuangan tentang rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim hingga 50 persen pada 2026, membuat Dispora dituntut mencari alternatif pendanaan.
“CSR perusahaan atau program pemberdayaan masyarakat bisa dijadikan sumber pendanaan tambahan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Darlis juga menyoroti pengelolaan dua kompleks stadion di Kaltim yang dinilai belum efisien. Pendapatan dari penyewaan fasilitas masih jauh di bawah biaya operasional.
“Pemasukan hanya sekitar Rp4 miliar, sementara biaya perawatan halaman saja sudah Rp6 miliar. Belum lagi pemeliharaan gedung yang bisa mencapai ratusan miliar,” ungkapnya.
Ia pun berharap, pengelolaan fasilitas olahraga ke depan bisa dilakukan secara lebih mandiri dan profesional agar tidak terus bergantung pada APBD.
“Kita bisa mencontoh daerah lain seperti Sumatera Selatan yang sudah menerapkan sistem pengelolaan mandiri dengan hasil yang cukup baik,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







