Komisi IV DPRD Kaltim Nilai Pembiayaan Asrama SMA Negeri Perlu Dikaji Ulang

Jumat, 21 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Darlis Pattalongi Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim

Foto : Darlis Pattalongi Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim

Samarinda — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menilai munculnya pungutan biaya asrama di salah satu SMA negeri di Samarinda menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan perencanaan anggaran pemerintah daerah. Polemik pungutan tersebut memunculkan keluhan dari orang tua siswa dan membuka kembali persoalan klasik pembiayaan sekolah berasrama.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa akar persoalan terletak pada tidak tepatnya penyusunan anggaran fasilitas asrama. Menurutnya, institusi teknis belum melakukan kalkulasi kebutuhan operasional secara komprehensif.

“Kami meminta Disdikbud melakukan penghitungan ulang secara detail. Idealnya, kebutuhan asrama ditanggung pemerintah sehingga tidak ada lagi alasan menarik pungutan dari orang tua,” katanya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Darlis menuturkan, karena belum ada skema pendanaan yang benar-benar matang, beberapa sekolah akhirnya mencari cara menutup kekurangan biaya dengan meminta partisipasi orang tua. Ia menilai langkah itu tidak sejalan dengan konsep pendidikan yang diklaim gratis dan merata oleh pemerintah.

Saat ini, terdapat tiga SMA negeri di Kaltim yang mengelola asrama dan menghadapi tantangan serupa. Menurut Darlis, alokasi anggaran pemerintah yang berada di kisaran Rp1,56 juta per siswa per bulan “masih jauh dari mencukupi kebutuhan operasional harian.

“Ini inti masalahnya. Selama anggarannya tidak sesuai kebutuhan, sekolah pasti mencari solusi agar kegiatan tetap berjalan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa ketimpangan antara kebutuhan dan anggaran ini menimbulkan persepsi buruk di masyarakat, karena praktik pungutan yang muncul di lapangan bertentangan dengan kebijakan pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah.

Komisi IV mendorong evaluasi menyeluruh sebelum penyusunan APBD tahun berikutnya. Darlis berharap pemerintah mengambil langkah korektif agar seluruh biaya asrama dapat diakomodasi secara penuh, tanpa menambah beban bagi siswa maupun orang tua. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA