Potretkaltim.com, BALIKPAPAN – Dalam rangka memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek infrastruktur pendidikan, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan uji petik terhadap progres fisik sejumlah proyek sekolah yang didanai APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (3/10/2025).
Kunjungan lapangan ini menyasar lima titik pembangunan di Kota Balikpapan, yakni pembangunan unit sekolah baru SMKN 7, gedung SMA Muhammadiyah 2, ruang kelas baru (RKB) SMAN 7 dan SMAN 4, serta peninjauan lahan calon SMAN 10.
Rombongan dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama Ketua Komisi IV Baba, Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi, dan anggota Damayanti, Agusriansyah Ridwan, Syahariah Mas’ud, serta Agus Aras. Dari unsur pemerintah, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, beserta jajarannya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai peninjauan, Baba menyampaikan bahwa secara umum progres pembangunan menunjukkan tren positif.
“Alhamdulillah, rata-rata sudah berjalan semua. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak,” ujarnya.
Namun, perhatian serius diberikan pada pembangunan RKB SMAN 7 Balikpapan di Lamaru, yang dinilai mengalami deviasi negatif sejak awal pelaksanaan.
“Progres fisik baru satu koma sekian persen, padahal sudah berjalan satu bulan. Saya pesimis ini bisa sesuai harapan,” tegas Baba.
Komisi IV mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab keterlambatan, mulai dari lemahnya manajemen proyek, ketidaksiapan kontraktor menghadapi medan kerja, hingga kemungkinan kendala finansial.
Berbeda dengan itu, proyek di SMKN 7 dan SMA Muhammadiyah 2 dinilai berjalan baik dan berpotensi selesai tepat waktu.
“Insya Allah bisa selesai. Struktur tiang panjang SMKN 7 juga aman untuk pengembangan dua lantai ke atas,” jelas Baba.
Sementara pembangunan SMA Muhammadiyah 2 Karang Joang disebut telah mencapai 65 persen, dan saat ini memasuki tahap pembangunan lantai tiga.
“Kalau kontraktor konsisten, empat lokal itu bisa selesai sesuai target,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim merekomendasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperketat pengawasan terutama pada proyek yang mengalami deviasi negatif, serta mengevaluasi kinerja kontraktor secara berkala agar pekerjaan rampung sesuai target waktu.
“Target akhir tahun adalah 23 Desember. Kami optimis sebagian besar proyek bisa diselesaikan,” tandas Baba.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







