Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mengambil sikap tegas terkait polemik tunggakan gaji mantan pegawai Rumah Sakit Haji Darjat (RSHD) Samarinda. Setelah empat kali pemanggilan tanpa kehadiran manajemen rumah sakit, Komisi IV DPRD Kaltim memutuskan tidak lagi membuka ruang mediasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut sikap manajemen RSHD menunjukkan bentuk ketidakpatuhan dan ketidakhormatan terhadap lembaga DPRD.
“Sudah empat kali kami panggil, tapi tidak pernah hadir. Padahal dewan sudah memberi ruang untuk mencari solusi terbaik. Ini jelas menunjukkan tidak ada itikad baik,” jelasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim telah menerbitkan nota dua yang berlaku hingga 2 Oktober 2025 sebagai batas waktu terakhir bagi manajemen rumah sakit untuk melunasi gaji para mantan pegawai.
“Kami sudah cukup memfasilitasi. Sekarang tinggal menunggu batas akhir nota dua. Jika tidak ada penyelesaian, proses hukum akan dijalankan, termasuk sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Darlis, kasus ini menjadi cermin lemahnya perlindungan tenaga kerja di sektor swasta.
“Setiap kali pengusaha mengabaikan aturan, yang paling dirugikan selalu karyawan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Darlis menyebutkan pihaknya berkomitmen mengawal jalannya proses hukum agar hak-hak mantan karyawan benar-benar terpenuhi. Ia memastikan akan mengawasi sampai ada putusan hukum tetap.
“Insyaallah kami kawal sampai tuntas. Kami ingin memastikan hukum berpihak pada pekerja, bukan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang diterima, nilai tunggakan gaji eks karyawan RSHD mencapai lebih dari Rp1,3 miliar hingga akhir masa nota dua. Darlis mengingatkan, jika penyelesaian tertunda, nilai kewajiban itu akan terus bertambah.
“Semakin lama ditunda, semakin besar kewajibannya. Pihak rumah sakit wajib membayar sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Darlis menegaskan DPRD Kaltim akan bersikap tegas dan konsisten sebagai lembaga pengawas publik.
“Masalah ini menyangkut hak dasar pekerja. Kami tidak akan membiarkan pengusaha mengabaikan aturan. Jika sampai 2 Oktober tidak ada penyelesaian, kasus ini akan berlanjut ke ranah hukum dan DPRD siap mengawal sampai selesai,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







