KUTIM – Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur (Dinkes Kutim) menegaskan komitmennya dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tanpa menggunakan metode pasung. Pendekatan berbasis kemanusiaan terus dijalankan sebagai standar pelayanan kesehatan jiwa di daerah tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Kutim, Sumarno, menyampaikan bahwa praktik pasung tidak lagi diperbolehkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip penanganan medis dan hak asasi manusia.
“Sekarang tidak boleh lagi ada pasung. Semua pasien jiwa harus dirawat secara medis,” tegasnya, Selasa (18/11/2025)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menuturkan bahwa Dinkes bersama seluruh puskesmas secara rutin melakukan pendataan serta pemantauan pasien ODGJ di setiap kecamatan. Pemantauan tersebut termasuk memastikan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat.
“Setiap kecamatan pasti ada pasien ODGJ. Mereka dipantau terus agar rutin minum obat,” ujar Sumarno.
Sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat komunitas, Dinkes Kutim juga membentuk Tim Pemegang Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Tim ini berperan dalam mendampingi pasien dan keluarga agar proses perawatan berjalan lebih efektif.
“TPKJM membantu memastikan pasien mendapat perawatan yang tepat dan tidak dikucilkan,” jelasnya.
Untuk pasien dengan kondisi berat, rujukan ke rumah sakit tetap dilakukan agar mendapatkan penanganan lebih intensif.
“Kalau kasusnya berat, kita rujuk ke rumah sakit. Ada dua dokter spesialis jiwa yang menangani,” terangnya.
Sumarno menambahkan bahwa setiap pasien ODGJ berhak menerima perlakuan yang sama seperti pasien lain. Oleh karena itu, pendekatan medis harus dibarengi dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar.
“Penanganan jiwa tidak cukup dengan obat, tapi juga butuh dukungan keluarga dan masyarakat,” tambahnya.
Ia mengakui bahwa stigma terhadap pasien ODGJ masih menjadi tantangan yang kerap muncul. Berbagai upaya edukasi pun terus dilakukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya memberikan dukungan.
“Kita terus sosialisasikan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODGJ,” katanya.
Menurut Sumarno, kebijakan tanpa pasung bukan hanya bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, tetapi juga langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan inklusif.
Dinkes Kutim berkomitmen memperluas layanan kesehatan jiwa hingga ke tingkat puskesmas untuk memastikan akses masyarakat semakin mudah. (PK/ADV/S)







