SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadikan digitalisasi layanan dan transaksi keuangan sebagai strategi utama memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan kemandirian fiskal. Hal itu ditegaskan Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, dalam Rapat Koordinasi TP2DD di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
“Jika seluruh proses perizinan, pajak, dan layanan publik sudah berbasis digital, maka transparansi meningkat, kebocoran bisa diminimalisir, dan pendapatan asli daerah otomatis terdongkrak. Visi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing hanya bisa tercapai jika kita mandiri secara fiskal,” ujar Sudirman Latif.
Sudirman menyinggung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutim yang baru saja diresmikan oleh Kementerian PAN-RB. Menurutnya, keberadaan MPP harus dimaksimalkan melalui pengintegrasian dengan layanan digital, sehingga memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dan berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Sudirman Latif, Rakor TP2DD juga dihadiri oleh Kepala Bankaltimtara Cabang Sangatta Marliansyah, Deputi Bank Indonesia Wilayah Kaltim Agus Taufik, para camat, kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syahfur, dalam laporannya menyampaikan TP2DD merupakan strategi memperkuat elektronifikasi transaksi.
“Dengan adanya TP2DD, koordinasi antarinstansi lebih mudah terjalin, sehingga sinergitas pelaksanaan digitalisasi dapat tercapai. Terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Kaltim dan Bankaltimtara yang terus mendorong digitalisasi di Kutim, terutama dalam penambahan kanal pembayaran non-tunai untuk memudahkan wajib pajak,” katanya.
Kutim sejak tahun 2021 hingga semester I tahun 2025 mendapat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahap Digital dengan capaian 95,5 persen. Pencapaian ini menjadikan Kutim mampu meraih predikat Terbaik III P2DD Wilayah Regional Kalimantan pada 2023.
Kegiatan Rakor TP2DD dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembaruan perjanjian kerja sama antara Bapenda Kutim dan Bankaltimtara. Kerja sama yang disepakati meliputi integrasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem perbankan host to host payment (API Web Services). MoU ini diharapkan mempercepat proses transaksi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/PK)







