SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berharap dapat menerapkan sistem pelaporan yang baik dan benar sehingga bisa masuk dalam tiga besar terbaik dalam Manajemen Risiko Indeks (MRI). Untuk mencapai tujuan tersebut, diadakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Meeting Room Hotel Fugo, Samarinda. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengendalian intern yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi yang hadir menyatakan target Kutim mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang benar-benar wajar dalam pelaporan dan pengelolaan kegiatan. Mahyunadi mencontohkan keberhasilan penurunan angka stunting di Kutim setelah berkolaborasi dengan BPKP dalam hal pelaporan.
“Dengan pelaporan yang baik dan benar, kita berharap Kutim masuk tiga besar terbaik terkait pelaporan Manajemen Risiko Indeks (MRI). Kita ingin menjadi yang terdepan dan contoh bagi daerah lain,” tegas Mahyunadi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut diinisiasi Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim, bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Sosialisasi ini difokuskan pada pemahaman penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Itwil Sudirman Latif menekankan pentingnya sistem manajemen dan pelaporan yang baik serta benar.
“Hal ini untuk mencapai tujuan sesuai aturan,” singkatnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim Sudirman Latif yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Wilayah dan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Robertus Gatot Megantoro. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat struktural, camat se-Kutim, dan staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.
Robertus Gatot Megantoro, mewakili Kepala BPKP, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat Kutim karena telah menyelenggarakan sosialisasi SPIP yang menurutnya merupakan yang pertama di Kalimantan Timur. Ia menambahkan, sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengendalian intern yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (ADV/ProkopimKutim/PK)







