Larangan Truk Tambang Melintas Jalan Umum, Sapto Setyo Pramono: Pengawasan Harus Lebih Tegas

Selasa, 9 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Sapto Setyo Pramono Anggota DPRD Kaltim

Foto : Sapto Setyo Pramono Anggota DPRD Kaltim

Samarinda–Lonjakan kerusakan jalan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur akhirnya memicu langkah tegas Pemerintah Provinsi. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud resmi melarang kendaraan berat pertambangan melintasi jalan umum, menyusul memburuknya kondisi infrastruktur publik yang tak lagi mampu menahan beban aktivitas tambang.

Kebijakan ini diambil setelah evaluasi lapangan menunjukkan banyak ruas jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten mengalami penurunan kualitas akibat dilintasi alat berat yang semestinya memiliki jalur operasional tersendiri. Pemprov menilai tanpa penertiban menyeluruh, kerusakan jalan akan semakin masif dan membebani anggaran daerah.

Sebagai langkah cepat, Pemprov Kaltim menggandeng Polda Kaltim untuk memperketat pengawasan mobilisasi alat berat di seluruh wilayah. Petugas akan melakukan penindakan jika ditemukan kendaraan tambang yang sengaja melewati jalan umum atau tidak mematuhi batas tonase.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain pengawasan, pemerintah juga mendorong perusahaan tambang beralih ke rute alternatif seperti jalur sungai dan laut untuk mengurangi tekanan pada jalan raya. Rute ini dinilai lebih aman dan sesuai dengan ketentuan teknis transportasi tambang.

Kebijakan gubernur tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kaltim. Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyebut pengetatan ini merupakan langkah korektif yang sudah lama ditunggu.

“Jika semua kendaraan berat dibiarkan lewat jalan umum, kerusakan tidak bisa dihindari. Jalan kita tidak dirancang untuk beban sebesar itu. Jalur sungai harus menjadi solusi yang diterapkan sungguh-sungguh, bukan hanya wacana,” tegasnya.

Sapto juga menekankan pentingnya kepemilikan Terminal Khusus (Tersus) sebagai syarat mutlak sebelum perusahaan tambang memperoleh persetujuan RKAB. Tanpa Tersus, kata dia, perusahaan cenderung mengandalkan fasilitas publik yang tidak seharusnya menanggung beban kegiatan industri.

“Tersus memastikan perusahaan memiliki fasilitas pendukung yang benar-benar siap sebelum beroperasi dalam skala besar. Tanpa itu, risiko kerusakan infrastruktur publik akan selalu berulang,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kualitas infrastruktur jalan dapat kembali terjaga sekaligus membangun kedisiplinan perusahaan dalam mematuhi standar operasi yang tidak merugikan masyarakat. Pengetatan transportasi tambang ini juga diharapkan mampu mengurangi beban APBD yang selama ini habis untuk memperbaiki jalan rusak akibat aktivitas industri ekstraktif. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA