SANGATTA – Berbagai persoalan hukum tidak jarang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sehingga diperlukan wadah untuk mereka berkonsultasi dan menemukan solusi. Untuk itu dibentuklah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kutim.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua LKBH Misliansyah ketika memberikan arahan pasca mengukuhkan kepengurusan unit kecamatan, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Lima unit LKBH yang diresmikan yaitu untuk Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, dan Bengalon.
Ditambahkan Misliansyah, pembentukan unit LKBH di kecamatan bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kutim, yang kini jumlahnya hampir mencapai 13.000 orang terdiri dari sekitar 5.000 PNS dan 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak permasalahan ASN muncul di tingkat kecamatan, sementara pengawasan dari kabupaten sangat terbatas. Karena itu, kehadiran LKBH di kecamatan menjadi perpanjangan tangan kami untuk memberikan perlindungan dan pembinaan hukum,” jelasnya belum lama ini.
Beberapa persoalan hukum yang kerap ditemui oleh ASN antara lain kasus perdata, pidana, hingga pelanggaran etika kepegawaian. Di sisi lain, banyak ASN yang belum memahami aturan kepegawaian sehingga membuatnya rentan melakukan pelanggaran.
“Salah satu kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran aturan rumah tangga ASN, yang jika dilanggar dapat berujung pada sanksi berat. Banyak yang belum memahami perbedaannya dengan hukum perdata biasa,” terang Misliansyah.
Dengan demikian fungsi LKBH tidak hanya ketika ASN sedang mengalami masalah hukum, tetapi juga menjadi wadah konsultasi mengenai persoalan hukum yang potensial terjadi. Karena itu Misliansyah berharap para ASN berhubungan dengan LKBH di kecamatan mereka masing-masing.
Sekretariat LKBH sendiri mempunyai kantor di Kantor BKPSDM Kutim. Di tempat inilah para ASN dapat mengadukan dan berkonsultasi terkait persoalan-persoalan hukum.
“Silakan datang ke BKPSDM jika ingin berdiskusi atau berkonsultasi. Kami siap membantu agar tidak ada lagi ASN yang terjerat masalah hukum karena kurang memahami aturan,” pungkas Misliansyah. (ADV/ProkopimKutim/PK)







