Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Mereka menuntut kejelasan pengelolaan dana divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai Rp280 miliar serta penyelesaian berbagai konflik lahan yang merugikan masyarakat adat.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai kedua persoalan tersebut mencerminkan lemahnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat. Aksi ini, kata mereka, bukan sekadar bentuk protes, melainkan seruan moral untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas publik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, turun langsung menemui massa aksi. Ia mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyuarakan aspirasi secara tertib dan substansial.
“Apa yang disuarakan hari ini merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,” tegas Subandi.
Ia menambahkan, aspirasi tersebut akan diteruskan ke rapat Komisi III dan Komisi I DPRD Kaltim untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait. DPRD, lanjutnya, memiliki komitmen untuk mengawal transparansi dana divestasi dan mencari solusi terhadap konflik lahan agar kepentingan masyarakat tidak diabaikan.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







