ANALISAKALTIM.COM – Samarinda – Permasalahan terkait lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi terus menjadi isu serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Banyak pihak menyuarakan keprihatinan terkait dampak buruk yang ditimbulkan dari keberadaan lubang-lubang tambang tersebut tanpa adanya upaya reklamasi dari perusahaan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa reklamasi harus dilakukan. Ia mengusulkan agar pemerintah meningkatkan dana jaminan reklamasi (jamrek) yang diwajibkan kepada perusahaan tambang untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan mencegah dampak negatif lebih lanjut.
Menurutnya, dana jamrek yang berlaku saat ini sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya keperluan reklamasi tambang. Diperlukannya pengkajian ulang terkait regulasi jamrek saat ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jamrek kita itu terlalu kecil. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan reklamasi yang sebenarnya. Harus ada regulasi yang menaikkan jamrek ini,” ucapnya kepada awak media.
“Misalnya, potensi penghasilan perusahaan tambang mencapai Rp 50 miliar, tetapi jamrek yang disetorkan hanya Rp 200 juta. Ini tentu tidak seimbang,” sambung Samsun.
Samsun mengungkapkan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan reklamasi sangat besar, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, dengan besaran dana jaminan reklamasi (Jamrek) yang rendah, banyak perusahaan yang cenderung mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi. Hal ini, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah agar perusahaan tambang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
“Untuk menutup lubang tambang, butuh biaya yang sangat besar. Jika jamrek yang dikenakan hanya Rp 200 juta, perusahaan lebih memilih untuk meninggalkan tanggung jawabnya,” imbuhnya.
Samsun mendesak pemerintah untuk segera merevisi regulasi terkait dana jamrek dan menyarankan untuk meningkatkan minimal 50 persen dari potensi penghasilan perusahaan tambang. Dirinya berharap kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan tanggung jawab lingkungan.
Dengan adanya revisi regulasi yang tepat, Samsun percaya bahwa perusahaan tambang dapat lebih peduli terhadap lingkungan yang telah dimanfaatkan. Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab dalam melakukan reklamasi, sehingga lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang dapat diperbaiki dan kembali memberikan manfaat bagi ekosistem dan masyarakat sekitar.. (Dery/Adv/DPRDKaltim)







