SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menghadirkan 132 layanan dari 31 instansi. Peresmian fasilitas ini dilakukan serentak oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, bersama sepuluh MPP lainnya dari berbagai daerah.
Fasilitas MPP Kutim menjadi simbol komitmen daerah dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Berbagai perizinan dan urusan administrasi warga dilayani di MPP. Fasilitas ini dirancang untuk memangkas jarak antara masyarakat dan birokrasi, memudahkan akses administrasi, serta mempercepat proses perizinan.
Saat ini, MPP sementara menempati satu bagian gedung DPMPTSP. Pembangunan gedung MPP yang representatif kini sedang berlangsung. Lokasinya pun strategis sehingga memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di dalam MPP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan layanan administrasi kependudukan terpusat, mulai dari pembuatan hingga perubahan dokumen sipil. Di tempat yang sama, DPMPTSP Kutim menghadirkan beragam layanan perizinan di bidang kesehatan dan perizinan lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Demi mendukung percepatan layanan, DPMPTSP juga menyediakan pendampingan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta akses ke MPP Digital.
Kontribusi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menangani layanan pajak daerah yang menjadi instrumen utama penerimaan daerah. Sementara itu, Dinas Pariwisata hadir dengan spektrum perizinan yang luas. Dengan demikian, sektor pariwisata Kutim diharapkan semakin berkembang dan kompetitif.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta dinas-dinas teknis lainnya menyediakan layanan informasi dan konsultasi sesuai kewenangannya. Hal tersebut juga dilakukan oleh instansi pelayanan umum, seperti Perumdam Tirta Tuah Benua Kutim, Samsat, Bea Cukai, dan lainnya.
Kontribusi layanan dari lembaga vertikal seperti Kejaksaan Negeri serta Direktorat Jenderal Pajak Kaltim-Kaltara juga hadir di MPP. Kehadiran mereka turut memperkuat jangkauan pelayanan kepada masyarakat di Kutim.
Integrasi 132 layanan dalam satu fasilitas ini menunjukkan reformasi birokrasi layanan yang nyata. Harapannya, MPP dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya, sekaligus menjadi wajah baru pelayanan publik Kutim. (ADV/ProkopimKutim/PK)







