Potretkaltim.com, SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyoroti lambannya realisasi pembangunan masjid di kawasan perumahan Grand City Balikpapan. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah di kawasan yang semakin padat tersebut sudah sangat mendesak.
“Grand City sudah jadi pusat aktivitas warga, tapi sampai hari ini masjidnya belum ada. Saya sendiri sering kesulitan. Kalau sore berolahraga lalu masuk waktu magrib, saya harus keluar jauh ke Masjid Ungu dekat RS Kanujoso,” ungkap Nurhadi.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Balikpapan harus bertindak lebih tegas mendesak pihak pengembang untuk segera memenuhi komitmennya. Nurhadi mengingatkan bahwa persoalan ini sudah lama dibahas, bahkan pengembang pernah menyatakan kesiapan menyediakan lahan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Janji itu sudah disampaikan sejak lama, tapi tidak ada tindak lanjut. Sekarang saya di DPRD Kaltim pun masih mendengar keluhan yang sama. Maka wajar kalau kita menagih komitmen itu lagi,” tegasnya.
Nurhadi juga menolak keras jika biaya pembangunan masjid dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, penyediaan fasilitas ibadah adalah kewajiban sosial pengembang, mengingat keuntungan besar yang mereka peroleh dari aktivitas ekonomi di Grand City.
“Jangan dialihkan ke Pemkot. Developer sudah untung banyak dari penjualan rumah hingga ruko-ruko di kawasan itu. Jadi wajar jika mereka menunaikan kewajiban membangun masjid untuk masyarakat,” jelasnya.
Ia pun berharap Pemkot Balikpapan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan memastikan adanya kepastian jadwal pembangunan. Baginya, masyarakat Grand City berhak mendapatkan fasilitas ibadah yang layak tanpa harus menunggu lebih lama.
“Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar janji,” pungkas Nurhadi.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







