Potretkaltim.com, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Kaltim menggelar rapat intensif di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (26/9/2025) pagi.
Rapat dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim, serta sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan sawit untuk memberikan masukan terhadap draf regulasi yang tengah disusun.
Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu, membuka rapat dengan menegaskan bahwa rancangan perda masih terbuka untuk penyempurnaan. Ia memberi tenggat waktu hingga akhir September bagi seluruh pihak untuk menyerahkan masukan secara tertulis.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ranperda ini masih bisa diperkaya dengan berbagai masukan, termasuk dari dunia usaha dan DLH,” ujarnya.
Isu pergeseran kewenangan antara pusat dan daerah menjadi sorotan utama. Anggota Pansus Fadly Imawan menilai, perda ini penting sebagai instrumen harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan pasca diterapkannya UU Cipta Kerja.
“Izin tambang kini kewenangan pusat, tapi Amdal tetap di daerah. Kalau tidak disinkronkan, bisa timbul persoalan di lapangan,” tegasnya.
DLH Kaltim turut menyoroti pentingnya penyelarasan dengan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengenaan Denda Lingkungan, yang sudah diimplementasikan di beberapa daerah termasuk Kaltim.
Beberapa perusahaan yang hadir turut menyampaikan masukan, antara lain PT Mahakam Sumber Jaya, PT Bara Tabang, PT Singlurus, PT Persada Karya Sawit, dan PT Pesona Sawit Abadi.
Menutup rapat, Baharuddin kembali menegaskan komitmen Pansus untuk menampung seluruh saran yang konstruktif.
“Setiap usulan akan kami pertimbangkan, namun hanya yang sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan lingkungan yang akan dimasukkan dalam Ranperda,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







