KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 mengenai pembentukan Kecamatan Sedulang. Pengajuan tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kukar.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah disepakati dari pemerintah daerah untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2023,” kata Taufik, Senin (5/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Raperda tersebut secara khusus berkaitan dengan pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang dalam wilayah Kabupaten Kukar.
Pencabutan dilakukan karena perda tersebut tidak pernah direalisasikan. Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini memiliki rencana untuk kembali melakukan penataan wilayah melalui pemekaran Kecamatan Sedulang dari Kecamatan Muara Kaman.
Enam desa masuk dalam rencana pemekaran tersebut. Keenam desa itu adalah Sedulang, Menamang Kanan, Menamang Kiri, Sidomukti, Panca Jaya dan Bungajadi.
Menurut Taufik, keberadaan perda lama perlu ditangani karena dapat menjadi hambatan terhadap rencana penataan wilayah yang tengah disiapkan pemerintah daerah.
“Namun dengan keberadaan peraturan daerah dimaksud dapat menghambat rencana tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan regulasi, pembentukan Kecamatan Sedulang pada masa sebelumnya juga terkendala aspek administratif. Kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi syarat untuk mengaktifkan kecamatan belum pernah diterbitkan.
Pemkab Kukar kini mendorong agar raperda pencabutan tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD. Pemerintah daerah juga meminta dukungan pihak terkait agar proses legislasi berjalan sesuai kebutuhan penataan wilayah.
“Sekali lagi kami perlu dukungan dan bantuan dari pihak-pihak terkait dalam pembahasannya,” pungkas Taufik. (Adv)







