KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ingin memastikan Kredit Kukar Idaman Terbaik yang akan dilnucurkan bulan ini digunakan sesuai tujuan produktif. Pemerintah tidak ingin fasilitas pembiayaan usaha justru beralih untuk memenuhi kebutuhan konsumtif penerima.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan pihak yang menerima kredit benar-benar merupakan pelaku usaha sesuai sektor yang dituju.
Untuk nelayan, misalnya, pemerintah akan memastikan calon penerima terdata dalam KUSUKA. Langkah tersebut diperlukan agar pembiayaan benar-benar diterima masyarakat yang menjalankan profesi sebagai nelayan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau misalnya kita memberikan kredit ke nelayan, benar-benar nelayan yang mendapatkan kredit ini,” kata Aulia, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, pengawasan terhadap tujuan penggunaan kredit penting karena program tersebut dirancang sebagai pembiayaan produktif. Dana yang diberikan harus digunakan untuk menunjang kegiatan usaha, bukan kebutuhan pribadi.
Aulia memberikan gambaran mengenai risiko apabila kredit produktif digunakan di luar peruntukannya. Kredit yang seharusnya digunakan petani untuk membeli bibit dan pupuk, misalnya, tidak semestinya dialihkan untuk membeli telepon seluler atau membayar uang muka kendaraan.
“Contohnya misalnya kita siapkan kredit untuk petani untuk membeli bibit dan membeli pupuk. Ternyata setelah tersalurkan digunakan untuk membeli handphone atau DP sepeda motor. Nah, itu pasti enggak akan balik,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan pembiayaan yang disalurkan benar-benar memberikan dampak terhadap perkembangan usaha penerima. Prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar kredit dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awalnya.
Aulia mengatakan, program tersebut memang diarahkan untuk membantu pelaku usaha yang sudah menjalankan kegiatan ekonominya agar dapat meningkatkan skala usaha.
Di sisi lain, mengenai ketentuan agunan, pemerintah masih akan membahasnya bersama pihak perbankan. Ketentuan tersebut nantinya menjadi bagian dari mekanisme yang disiapkan sebelum program berjalan.
“Nanti kita bicara dengan perbankan,” pungkas Aulia. (Adv)







