Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan BWS Bagi Peran Tangani Sodetan Perbatasan

Rabu, 21 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kota Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) memperkuat koordinasi untuk menangani sodetan di kawasan perbatasan kedua daerah. Pembagian peran menjadi perhatian agar pekerjaan infrastruktur dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, mengatakan penanganan sodetan telah disepakati melalui tiga tahapan, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Kesepakatan awal itu dibahas dalam pertemuan Bupati Kukar, Wali Kota Samarinda dan BWS Kaltim pada 3 Oktober.

“Karena ini menyangkut dua wilayah, pembagian tugas harus jelas. Pemerintah daerah bersama instansi teknis perlu memastikan siapa menangani bagian tertentu agar pelaksanaannya lebih terarah,” ungkap Hery, Rabu (21/10/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai bagian dari tahapan awal, Pemerintah Kota Samarinda menangani crossing di jalan nasional Kilometer 1. Pekerjaan tersebut merupakan langkah jangka pendek yang menjadi bagian dari rencana penanganan sodetan secara menyeluruh.

Hery menyebut pekerjaan crossing telah dilakukan. Selama proses penanganan berlangsung, akses sementara bagi pengendara sepeda motor tetap dipertahankan sampai pembangunan pintu air selesai.

Setelah tahap awal, koordinasi dengan BWS dan kedua pemerintah daerah diperlukan untuk menentukan langkah lanjutan. Pembahasan ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan berikutnya, terutama yang memerlukan keterlibatan beberapa instansi.

Menurut Hery, persoalan sodetan tidak dapat ditangani hanya melalui satu pekerjaan fisik. Tahapannya perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, kebutuhan infrastruktur, serta keterkaitan aliran sungai di kawasan perbatasan.

“Penanganannya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak perlu bergerak berdasarkan kesepakatan supaya pekerjaan jangka pendek, menengah, dan panjang saling mendukung,” katanya.

Dalam rencana jangka panjang, normalisasi sungai menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diperhatikan. Pelaksanaannya berpotensi berkaitan dengan bangunan yang berada di jalur aliran sungai sehingga membutuhkan penanganan dan komunikasi dengan masyarakat terdampak.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah kecamatan berencana melakukan sosialisasi bersama pemerintah desa. Langkah ini diharapkan membantu warga memahami rencana penanganan, termasuk tahapan yang membutuhkan dukungan masyarakat.

Hery menegaskan, komunikasi sejak awal menjadi penting untuk mengurangi potensi kesalahpahaman saat program dilaksanakan. “Masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai rencana pekerjaan dan alasan penanganan dilakukan secara bertahap,” lanjutnya.

Di sisi lain, konsistensi pelaksanaan menjadi faktor penting setelah pembagian peran disepakati. Pemerintah daerah dan instansi teknis diharapkan dapat menjaga koordinasi agar pekerjaan tidak terhambat oleh ketidakjelasan tanggung jawab.

“Setelah pembagian tugas disepakati, yang harus dijaga adalah pelaksanaannya. Kami berharap koordinasi pemerintah daerah, BWS, dan masyarakat bisa terus berjalan sampai setiap tahapan ditangani,” pungkasnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA