Pemkab Kukar Wanti-wanti Pelabuhan Amborawang Jangan Kembali Bebani APBD

Rabu, 7 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum ingin terburu-buru menyetujui rencana penyertaan modal berupa aset Pelabuhan Amborawang Laut Samboja ke PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Pemerintah daerah menilai aset tersebut memang berpotensi dioptimalkan melalui BUMD. Namun, kondisi pelabuhan yang belum siap digunakan membuat kajian menyeluruh diperlukan sebelum keputusan diambil.

Asisten I Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menyampaikan sikap tersebut dalam tanggapan Bupati terhadap Raperda perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah Daerah sangat menghargai atas niat baik DPRD untuk mengoptimalkan aset daerah berupa pelabuhan yang terletak di Amborawang Laut Samboja,” kata Taufik, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, rencana memasukkan pelabuhan sebagai penyertaan modal kepada PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam harus mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan BUMD dalam mengelolanya.

Pemerintah bersama DPRD sebelumnya telah membahas persoalan tersebut melalui Bapemperda dan perangkat daerah terkait pada 16 September 2026. Salah satu kesepakatan dalam pertemuan itu adalah perlunya audit, kajian dan rencana bisnis Pelabuhan Amborawang Laut.

“Perlu dihitung juga potensi pendapatan, biaya, penyusutan hingga risiko pengelolaannya,” jelas Taufik.

Kebutuhan kajian semakin penting karena kondisi pelabuhan saat ini belum siap digunakan. Pelabuhan masih membutuhkan pembiayaan agar dapat difungsikan.

Taufik menegaskan pemerintah tidak ingin setelah aset disertakan kepada BUMD, kebutuhan pembiayaan untuk membuat pelabuhan beroperasi justru kembali dibebankan kepada APBD.

Karena itu, Pemkab Kukar meminta agar aspek kelayakan investasi dan kemampuan pengelolaan BUMD menjadi pertimbangan sebelum rencana penyertaan modal tersebut diputuskan.

“Dalam hal ini pemerintah sangat berkeberatan jika nantinya atas penggunaan pelabuhan tersebut jika disepakati disertakan modal ke PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam, maka ada pembiayaan kembali dari APBD,” tutupnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA