KOMBENG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di semua level pemerintahannya. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bantuan Khusus Desa kepada para penyelenggara pemerintahan desa.
Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Gedung Serbaguna Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng. Sementara pesertanya adalah para kepala desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta seluruh perangkat desa yang menangani bidang keuangan dan pengelolaan dana desa.
Plh Camat Kombeng Uleh Juk, yang mewakili Camat Kombeng dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pendalaman terkait peraturan bupati. Harapannya, kapasitas penyelenggara pemerintah desa meningkat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan adanya kegiatan ini, sangat membantu dan memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi dalam pengelolaan dana, khususnya bantuan dana desa,” ujar Uleh Juk di hadapan para peserta sosialisasi.
Menurut Uleh Juk, koridor yang ditetapkan dalam peraturan bupati harus dipahami utuh, sehingga aparatur desa mampu mengelola dana publik secara tertib administrasi, efisien, dan tepat sasaran. Lebih jauh Uleh Juk menyatakan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama, meski demikian untuk memenuhinya tetap harus ada aturan soal tata laksana yang ditaati.
Sosialisasi yang dilakukan tidak berhenti menjadi transfer pengetahuan satu arah, melainkan menjadi dialog antara pemerintahan kabupaten dan desa. Dialog yang terjadi membahas tantangan riil yang dihadapi dan bagaimana cara menemukan strategi yang sesuai aturan. Sehingga diharapkan tidak ada keraguan dan kesalahan prosedural dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur.
Sosialisasi yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur ini menunjukkan komitmen kuat untuk memenuhi pelayanan publik tetapi tidak melupakan soal transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penggunaan anggaran untuk tujuan pemenuhan hak-hak masyarakat dilakukan melalui jalan yang benar yang digariskan dalam peraturan bupati. (ADV/ProkopimKutim/PK)







