SANGATTA – Investasi yang masuk di Kabupaten Kutai Timur harus ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan kelak di kemudian hari. Prinsip itulah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan rapat membahas rencana investasi PT Sinotrans Oversea Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Seskab Kutim, Noviari Noor, dan dihadiri oleh perwakilan DPMPTSP, BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, dan PT MBTK. Pokok bahasan utama adalah prosedur hukum dan teknis yang harus dilalui untuk persoalan penyewaan lahan seluas 2 hektare, yang nantinya digunakan untuk kegiatan logistik tambang.
“Seluruh tahapan harus jelas dan tidak boleh melanggar Perbup yang berlaku. Kita harus mencari solusi bijak agar investasi bisa berjalan tanpa menabrak aturan,” ujar Noviari Noor.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), yang terletak di Kecamatan Kaliorang, merupakan kawasan strategis nasional yang dirancang untuk mendorong hilirisasi industri, khususnya di sektor kelapa sawit, migas, hingga pertambangan. Rencana investasi PT Sinotrans ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi fungsi kawasan KEK MBTK secara keseluruhan.
Bagian Hukum menekankan pentingnya melakukan telaah mendalam atas Perbup 16/2021 agar terhindar dari kemungkinan persoalan hukum di belakang. BPKAD menyoroti bagaimana mekanisme pembayaran akan dilakukan, sementara DPMPTSP menekankan perlunya kepastian hukum untuk investasi yang dilakukan.
PT MBTK sendiri menyatakan kesiapannya untuk menaati seluruh prosedur hukum sesuai ketentuan. Mereka berharap proses penyelesaian persoalan ini dapat berjalan efektif dan efisien tanpa menimbulkan hambatan atau mengganggu iklim investasi di Kutim.
Kesimpulan rapat adalah skema sewa lahan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Perbup 16/2021. Menjadi kewenangan Pemkab Kutim dalam menugaskan Bappeda, BPKAD, dan DPMPTSP menyusun langkah teknis, sementara PT MBTK diminta menyiapkan draf awal PKS untuk dibahas lebih lanjut. (ADV/ProkopimKutim/PK)







