SANGATTA – Di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan korupsi proyek Rice Processing Unit (RPU) senilai Rp24,9 miliar, masyarakat dibuat terkejut dengan pemanggilan Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah. Ade menegaskan bahwa pemanggilan dirinya dan Sekretaris Daerah Rizali Hadi oleh penyidik Polda Kalimantan Timur dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Tidak ingin membiarkan masyarakat bersyak wasangka, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar konferensi pers sebagai ruang klarifikasi.
Konferensi pers dilaksanakan di Kantor Bapenda Kutim dan dihadiri sejumlah pejabat terkait. Menurut Ade Achmad, hanya pemanggilan dirinya dan Sekda (Rizali Hadi) saja yang diberitakan.
“Padahal yang dipanggil bukan cuma kami berdua. Semua anggota TAPD dipanggil, termasuk Bappeda, Bapenda, sampai bagian hukum. Tapi yang ditampilkan seolah-olah hanya kami yang bermasalah,” kata Ade.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ade menambahkan bahwa fungsi TAPD dalam proses pengadaan hanyalah pada perencanaan dan pembahasan anggaran, bukan pelaksana teknis pembangunan. Ia juga menyarankan kepada pihak media untuk menanyakan kepada pihak pelaksana mengenai penyebab munculnya masalah.
“Kami di TAPD tidak pernah tahu RPU itu apa, mau dibangun di mana, dan seperti apa bentuknya. Yang kami tahu hanya program kemandirian pangan. Detail kegiatannya domain SKPD pelaksana,” tegasnya.
Kabag Hukum Setkab Kutim Januar Bayu Irawan menegaskan komitmen Pemkab Kutim dalam menghormati penuh proses hukum.
“Ketika dipanggil harus hadir. Jika sampai tiga kali tidak hadir, tentu akan ada tindakan paksa. Sebagai pemerintah, kami wajib mendukung penyidikan. Biasanya kalau ada surat dari kepolisian atau kejaksaan, kami selalu tindak lanjuti,” jelasnya.
Proses penyelidikan yang dilakukan Polda Kaltim juga memanggil Badan Anggaran DPRD Kutim hingga sejumlah perangkat daerah. Kasus dugaan korupsi RPU masih dalam tahap penyidikan oleh Polda Kaltim. Dugaan korupsi muncul ketika anggaran proyek yang disetujui sebesar Rp41,1 miliar jauh lebih tinggi dari pagu sebesar Rp31,2 miliar, dengan alokasi Rp24,9 miliar khusus untuk pembangunan RPU.
(ADV/ProkopimKutim/PK)







