Pemkab Kutim Klarifikasi Pemanggilan Pejabat dalam Kasus Dugaan Korupsi RPU

Minggu, 9 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA – Di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan korupsi proyek Rice Processing Unit (RPU) senilai Rp24,9 miliar, masyarakat dibuat terkejut dengan pemanggilan Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah. Ade menegaskan bahwa pemanggilan dirinya dan Sekretaris Daerah Rizali Hadi oleh penyidik Polda Kalimantan Timur dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Tidak ingin membiarkan masyarakat bersyak wasangka, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar konferensi pers sebagai ruang klarifikasi.

Konferensi pers dilaksanakan di Kantor Bapenda Kutim dan dihadiri sejumlah pejabat terkait. Menurut Ade Achmad, hanya pemanggilan dirinya dan Sekda (Rizali Hadi) saja yang diberitakan.

“Padahal yang dipanggil bukan cuma kami berdua. Semua anggota TAPD dipanggil, termasuk Bappeda, Bapenda, sampai bagian hukum. Tapi yang ditampilkan seolah-olah hanya kami yang bermasalah,” kata Ade.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ade menambahkan bahwa fungsi TAPD dalam proses pengadaan hanyalah pada perencanaan dan pembahasan anggaran, bukan pelaksana teknis pembangunan. Ia juga menyarankan kepada pihak media untuk menanyakan kepada pihak pelaksana mengenai penyebab munculnya masalah.

“Kami di TAPD tidak pernah tahu RPU itu apa, mau dibangun di mana, dan seperti apa bentuknya. Yang kami tahu hanya program kemandirian pangan. Detail kegiatannya domain SKPD pelaksana,” tegasnya.

Kabag Hukum Setkab Kutim Januar Bayu Irawan menegaskan komitmen Pemkab Kutim dalam menghormati penuh proses hukum.

“Ketika dipanggil harus hadir. Jika sampai tiga kali tidak hadir, tentu akan ada tindakan paksa. Sebagai pemerintah, kami wajib mendukung penyidikan. Biasanya kalau ada surat dari kepolisian atau kejaksaan, kami selalu tindak lanjuti,” jelasnya.

Proses penyelidikan yang dilakukan Polda Kaltim juga memanggil Badan Anggaran DPRD Kutim hingga sejumlah perangkat daerah. Kasus dugaan korupsi RPU masih dalam tahap penyidikan oleh Polda Kaltim. Dugaan korupsi muncul ketika anggaran proyek yang disetujui sebesar Rp41,1 miliar jauh lebih tinggi dari pagu sebesar Rp31,2 miliar, dengan alokasi Rp24,9 miliar khusus untuk pembangunan RPU.

(ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA