SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memfasilitasi audiensi antara PT Pamapersada Nusantara dengan dua serikat buruh terkait rencana perubahan jam kerja perusahaan. Perubahan yang dimaksud ialah skema tiga shift selama 20 hari berturut-turut tanpa hari libur, yang dianggap pekerja akan melanggar prinsip-prinsip kerja layak yang dijamin undang-undang dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Dialog seperti ini penting agar kita tidak saling curiga. Pemerintah mendorong agar PT Pama mempertimbangkan opsi-opsi lain yang lebih solutif serta tetap menghormati hak-hak pekerja,” ujar Mahyunadi yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah.
Audiensi berlangsung selama lebih kurang dua jam itu dihadiri pula Kepala Disnakertrans Kutim Roma Malau dan utusan dari Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, pihak-pihak yang berkonflik adalah manajemen PT Pama dan perwakilan dari dua serikat pekerja, yakni Serikat Pekerja Mandiri dan Serikat Pekerja Site Pama.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sistem kerja baru ini dipandang manajemen sebagai bagian dari restrukturisasi operasional untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Rencana implementasi pada Jumat, 16 Mei 2025, dilakukan secara bertahap dengan sasaran awal pada departemen yang memiliki jumlah personel paling sedikit. Pernyataan itu justru mempertebal kekhawatiran para pekerja.
Edi Nurcahyono dari Serikat Pekerja Site Pama menolak keras rencana tersebut.
“Model kerja seperti itu menggerus hak dasar pekerja untuk beristirahat. Kami ingin mendengar langsung dari manajemen, tetapi jika tidak ada kesepakatan, maka kami siap menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Edi.
Pernyataan Edi diamini oleh pimpinan Serikat Pekerja Mandiri yang menyebut beban psikologis dan fisik pekerja harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan ritme kerja. Kedua serikat menuntut agar perubahan jam kerja dibahas secara lebih mendalam melalui forum bipartit dan tidak dipaksakan secara sepihak.
Audiensi tidak menghasilkan keputusan final, namun disepakati bahwa perundingan lanjutan akan digelar secara internal antara manajemen dan serikat pekerja dalam waktu dekat. Pemkab Kutim menyatakan siap memfasilitasi kembali jika diperlukan agar benang kusut persoalan ini tidak menjalar menjadi konflik terbuka.
(ADV/ProkopimKutim/PK)







