SANGATTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tapal batas Dusun Sidrap disikapi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kutim ingin memastikan transisi sebagai konsekuensi keputusan MK tidak menimbulkan gejolak serta menjamin hak-hak masyarakat Dusun Sidrap tetap terpenuhi.
Trisno, Plt. Asisten Pemkesra, menyatakan bahwa Pemkab Kutim berkomitmen menjaga kondusivitas serta memastikan pelayanan publik di wilayah Dusun Sidrap tidak terganggu.
“Putusan MK tentu harus kita hormati. Namun, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum atas status wilayah yang ditempatinya,” ujar Trisno.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain perangkat daerah teknis, Kapolres yang diwakili Kapolsek Teluk Pandan IPDA Joko Feriyanto Susilo, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Syarif, perwakilan Badan Kesbangpol M. Yusufsyah, Camat Teluk Pandan yang diwakili Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Abdul Rahim, serta para RT perwakilan masyarakat Dusun Sidrap.
Rakor membicarakan tindak lanjut hasil putusan MK, khususnya menyangkut administrasi pemerintahan dan pelayanan dasar bagi warga. Pendekatan persuasif dilakukan supaya tidak ada perbedaan persepsi yang dapat memicu konflik horizontal.
Hasil rakor tersebut memutuskan tiga poin penting, yaitu:
- Pemkab Kutim akan bersurat ke Pemkot Bontang, dengan tembusan ke Gubernur Kalimantan Timur dan Mendagri, tentang penertiban dan/atau penataan administrasi kewilayahan serta pemutakhiran data kependudukan di Dusun Sidrap, Desa Martadinata.
- Disdukcapil akan melakukan jemput bola dengan membuka layanan adminduk, terutama mutasi kependudukan di tiga titik lokasi Dusun Sidrap pada bulan Oktober 2025.
- Sebelum pelaksanaan jemput bola adminduk dilakukan, akan diadakan sosialisasi kepada masyarakat mulai minggu pertama Oktober.
Rapat ini penting karena selama ini polemik yang terjadi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Selain itu, meskipun Pemkab Kutim tetap melakukan pembangunan, masih terdapat hambatan-hambatan kecil. Tindakan cepat tanggap dari Pemkab Kutim diharapkan membuat masyarakat tidak terpengaruh oleh penyelesaian polemik tapal batas. (ADV/ProkopimKutim/PK)







