KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disepakati menjadi leading sector dalam penanganan resiko luapan air di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan karena pembangunan sodetan di wialyah ilir. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kota Samarinda dan Balai Wilayah Sungai (BWS) akan terlibat dalam pembahasan dan pelaksanaan penanganan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pembagian peran tersebut dibutuhkan agar persoalan aliran air dapat ditangani secara terpadu.
“Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalani fungsi dengan baik,” kata Aulia, Sabtu (3/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Aulia, tim akan terlebih dahulu melihat kondisi lapangan. Hal itu diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi kawasan.
Desa Loa Janan Ulu menjadi perhatian karena sekitar 70 persen wilayahnya dapat terendam ketika air pasang dan resiko lebih parah kian menghantui dengan adanya proyek sodetan.
Aulia berharap koordinasi yang terbangun dapat berjalan efektif dan menghasilkan penanganan konkret.
“Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi bisa menjalani fungsi dengan baik sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda H. Andi Harun mengatakan, pemerintah telah menyepakati penanganan dalam beberapa tahapan.
“Yang pertama itu yang pendek. Yang kedua, menengah dan panjang, yang tidak akan dilakukan secara parsial,” ujarnya.
Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan pintu air. Sedangkan normalisasi sungai menjadi bagian dari penanganan menengah dan panjang.
Andi Harun berujar Pemprov Kaltim telah menyampaikan kesanggupan mengalokasikan anggaran fisik dalam pembangunan sodetan untuk penanganan banjir di wilayah hilir ini.
“Pemprov siap, BWS akan membantu dalam pembahasan teknis selanjutnya,” pungkasnya. (Adv)







