Potretkaltim.com, SAMARINDA – Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kini menanggung biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga Rp10 juta per pemohon.
Program ini terlaksana lewat kerja sama dengan empat bank penyalur, yakni Bankaltimtara, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BTN Syariah. Subsidi yang diberikan mencakup biaya administrasi kredit hingga jasa notaris, sehingga warga tidak lagi terbebani pengeluaran awal yang biasanya cukup besar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat kecil. Namun, ia menegaskan perlunya pengawasan agar program benar-benar tepat sasaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan ini patut diapresiasi. Namun yang lebih penting, bantuan ini harus benar-benar dirasakan mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Damayanti juga mendorong sosialisasi masif agar masyarakat memahami cara mengajukan program ini. Ia menilai, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi.
Program ini menyasar kelompok rentan seperti petani, nelayan, pekerja informal, pengemudi ojek online, hingga masyarakat miskin perkotaan. Untuk tahap awal 2025, Pemprov menargetkan pembebasan biaya administrasi bagi 1.000 unit rumah subsidi.
“Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat kecil, sekaligus mempersempit kesenjangan kepemilikan hunian di Kaltim,” tegas Damayanti.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







